Surabaya | radarjatim.co- komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat evaluasi kinerja Dinas kesehatan (Dinsos) pada triwulan I tahun anggaran 2025.
Rapat evaluasi triwulan 1 dipimpin langsung ketua komisi D DPRD Surabaya dr.Akmarawita Kadir pada hari Rabu (30/4/2025).
Dalam rapat tersebut dihadiri OPD Pemkot Surabaya diantaranya Bappedalitbang,Bapenda,BPKAD,Badan pengadaan barang/jasa dan adminitrasi,Dinas kesehatan.
Anggota komisi D DPRD Surabaya dr.zuhrotul Mar’ah dalam rapat ini menyorot perihal bantuan sosial dan program perubahan mekanisme permakanan lansia menjadi sorotan utama dalam evaluasinya.
Banyaknya keluhan masyarakat terutama lansia di tingkat RW yang tidak mendapatkan permakanan lagi, hal itu membuat para lansia merasa terpinggirkan berbeda dengan anak anak usia dini yang masih banyak menerima perhatian dan program sosial.” Pungkasnya.
Dulu hampir semua lansia di RW RW ada permakanan tapi sekarang koq gak ada lagi Bu Dokter” begitu yang selalu mereka bilang disetiap kegiatan saya, mereka juga butuh difasilitasi kegiatan rekreasi,walau hanya setahun sekali.
Ia juga menyinggung soal pendamping program keluarga harapan (PKH) juga mempertanyakan jumlah pendamping yang ada di kota Surabaya.
Menanggapi hal tersebut kepala Dinas sosial (Dinsos) Anna fatjriatin menjelaskan perihal hilangnya program itu tidak berarti mereka tidak menerima bantuan lagi hanya saja terbentur aturan dari pemerintah pusat yang melarang adanya bantuan ganda dari sumber yang berbeda.yaitu dari sumber dana Anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) dan Anggaran belanja daerah(APBD). Bikan berarti lansia tidak mendapatkan bantuan, menyorot perihal bantuan sosial (Bansos)sebesar Rp 200.000 dari pemerintah pusat dan dicairkan setiap tiga bulan sekali melalui kantor pos” pungkas Anna.
ia menambahkan bahwa jumlah penerima bantuan sosial di kota Surabaya sebelumnya mencapai 11.773 keluarga penerima manfaat (KPM) saat ini tinggal 488 keluarga yang masih dibiayai APBD selebihnya
Ketua komisi D dr Akmarawita Kadir menyampaikan realisasi anggaran Dinsos pada triwulan pertama 2025 mencapai 14 persen dari total Anggaran Rp 105 milliar,meskipun sebagian besar anggaran program bansos berjalan di triwulan kedua da ketiga capaian tersebut dinilai cukup baik.
Ia juga menekankan pentingnya singkronisasi dan integrasi data penerima bansos agar tidak terjadi tumpang tindih dan juga bantuan dapat lebih merata.
Kita inginkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dapat direalisasi ,sehingga semua Dinas pendidikan,Dinas sosial,Dinas kesehatan,bisa saling terkoneksi,ketika buka satu keluarga langsung bisa diketahui intervensi apa saja yang sudah diterima.
agar tidak ada lagi satu KK dapat enam bantuan sementara yang lainnya idak kebagian menerima bantuan’”Pungkasnya.
Selain agenda rapat soal isu bansos dan lansia dalam rapat juga membahas program unggulan pemerintah pusat, yaitu sekolah rakyat yang menjadi gagasan presiden Prabowo subianto.
Program sekolah rakyat ini dengan sistem boarding school di atas lahan lima hektare, namun pelaksanaan di Surabaya menyesuaikan kondisi karna keterbatasan lahan.
Sebagai alternatifnya pemerintah daerah Surabaya memanfaatkan fasilitas yang sudah ada yakni kampung Anak Negri di daerah Wonorejo. yang sekarang diarahkan menjadi tempat pendidikan bagi anak anak keluarga miskin.
Program ini menyasar siswa kelas 6 SD yang akan masuk ke SMP dengan seleksi berdasarkan kesediaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sistim boarding school saat ini.
Untuk SMP tersedia bangku 150 siswa,sementara SMA 50 siswa akan ditempatkan di asrama UNESA dengan koordinasi dukungan dari pemerintah pusat.
Program sekolah Rakyat pun menjadikan harapan baru bagi anak anak miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak meskipun terdapat keterbatasan kota.
Rapat ini menegaskan pentingnya evaluasi berkala dan kebijakan yang adaptif demi tercapainya kesejahteraan sosial yang adil dan merata di kota Surabaya.
(BSK)
