Banjarnegara || Radarjatim.co – Aksi demonstrasi di Kantor Balai Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, berujung ricuh pada Selasa (11/3). Kepala Desa Purwasaba, Welas Yuni Nugroho, yang akrab disapa Hoho Alkaf, mengaku menjadi korban pengeroyokan oleh puluhan orang usai aksi unjuk rasa yang digelar ratusan anggota LSM.
Kericuhan terjadi ketika Hoho hendak meninggalkan kantor balai desa setelah berlangsungnya aksi demonstrasi. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Hoho melalui unggahan di media sosial pribadinya, situasi awalnya berjalan tertib. Namun suasana berubah memanas ketika massa mulai mendesak agar proses penjaringan perangkat desa dibatalkan.
Menurut Hoho, saat dirinya berupaya keluar dari area balai desa, sejumlah orang dari kerumunan massa tiba-tiba menyerangnya. Ia mengaku mengalami tindakan pengeroyokan yang menyebabkan kacamata yang dikenakannya pecah serta pakaian yang ia pakai robek.
“Saya hendak keluar dari balai desa, tapi langsung diserang dan dikeroyok. Kacamata saya pecah dan baju saya robek,” ungkap Hoho dalam unggahan yang kemudian viral di media sosial.
Selain mengungkap dugaan pengeroyokan, Hoho juga menyoroti kinerja aparat keamanan yang berada di lokasi. Ia menilai aparat kepolisian tidak sigap dalam mengendalikan situasi sehingga kericuhan tidak dapat segera diredam.
Atas peristiwa tersebut, Hoho menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum, termasuk melaporkan oknum aparat yang bertugas saat kejadian kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, karena dinilai tidak memberikan perlindungan maksimal saat kericuhan berlangsung.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Hoho, aksi demonstrasi dipicu oleh ketidakpuasan salah satu anggota LSM yang tidak lolos dalam proses penjaringan perangkat desa. Massa menuntut agar tahapan seleksi yang telah sampai pada tahap pengumuman hasil dibatalkan dan diulang kembali.
Namun tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah desa. Hoho menegaskan bahwa proses penjaringan perangkat desa telah dilakukan sesuai mekanisme serta aturan yang berlaku.
“Proses penjaringan perangkat desa sudah sesuai mekanisme. Tidak mungkin dibatalkan hanya karena tekanan,” tegasnya.
Ia juga meminta perlindungan hukum atas insiden yang dialaminya serta berharap aparat penegak hukum dapat mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam kericuhan tersebut.
Peristiwa yang terjadi di Desa Purwasaba mencerminkan meningkatnya sensitivitas publik terhadap proses rekrutmen perangkat desa, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi sumber konflik di berbagai daerah. Proses ini seringkali dipersepsikan rawan kepentingan, sehingga ketika ada pihak yang tidak puas dengan hasil seleksi, tekanan massa menjadi salah satu bentuk protes yang muncul.
Jika benar terjadi pengeroyokan, maka insiden tersebut masuk dalam ranah pidana yang perlu ditangani secara objektif oleh aparat penegak hukum, terlepas dari latar belakang aksi demonstrasi yang berlangsung.
Pemerintah daerah maupun kecamatan biasanya memiliki peran strategis untuk melakukan mediasi ketika konflik terkait perangkat desa muncul, agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
Kasus di Purwasaba menjadi pengingat bahwa proses administrasi pemerintahan di tingkat desa, meski terlihat sederhana, memiliki dampak sosial yang besar bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengelolaan konflik, transparansi, dan komunikasi publik menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas sosial di tingkat desa.
