Sidoarjo|| RADAR JATIM.CO Sejumlah warga di Kabupaten Sidoarjo melalui Masyarakat Peduli Kelakuan Parlemen (MPKP) melayangkan laporan dan pengaduan ke berbagai pihak terkait dugaan perbuatan tidak patut yang melibatkan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo berinisial HBP, yang diketahui menjabat sebagai salah satu Ketua Komisi di DPRD.
Laporan tersebut mencakup persoalan pribadi yang dinilai melanggar etika pejabat publik dan dugaan permintaan komisi kepada pemilik proyek.
Miliki Relasi Pribadi Tak Resmi
Berdasarkan dokumen pengaduan yang diterima redaksi dan informasi yang dihimpun Radar Jatim (RJ) menyebutkan, HBP yang menjadi anggota dewan dan menjabat sebagai salah satu ketua komisi di DPRD Sidoarjo dilaporkan memiliki relasi pribadi dengan seorang perempuan berinisial LN. Relasi itu disebut berlangsung di luar ikatan resmi, sebab HBP masih memiliki istri.
Sejumlah laporan masyarakat yang dihimpun tim investigasi RJ menyebut keduanya berulang kali terlihat berduaan di beberapa hotel. Polanya relatif sama yaitu datang singkat, lokasi sama, dan waktu berulang.
Ponorogo kerap dipilih (sekitar tiga jam perjalanan dari Sidoarjo) menjadi lokasi pertemuan HBP dengan relasi pribadinya LN yang berstatus single parent.
Seperti pada Nopember lalu, HBP terlihat disebuah hotel di kota Ponorogo oleh pelapor. Mereka berdua juga kerap mendatangi paranormal dengan tujuan agar HBP bisa tetap bertahan menduduki jabatannya hingga 3 periode di DPRD Kab.Sidoarjo.
Sumber yang mengetahui kebiasaan itu mengatakan pemilihan kota di luar daerah pemilihan dimaksudkan untuk menghindari sorotan. “Mereka jarang terlihat di Sidoarjo, guru spiritualnya memang di luar Sidoarjo ” ujar sumber tersebut.
Redaksi menelusuri informasi ini melalui saksi di sekitar lokasi. Beberapa mengaku mengenali, namun menolak disebutkan identitasnya.
Laporan masyarakat menilai hubungan itu beririsan dengan kewenangan jabatan. Bahkan LN disebut kerap menerima uang dari HBP. Hubungan mereka sudah berlangsung lebih dari 3 – 4 tahun dan beberapa kali terlihat bertemu di hotel.
Bagi pelapor, disinilah batas privat dan publik kabur. “Kalau uangnya dari komisi proyek, dan hubungan mereka juga tidak hanya urusan pribadi,” kata seorang pelapor.
Klaim ini mendorong pelapor meminta agar Badan Kehormatan (BK) DPRD memeriksa dugaan konflik kepentingan tersebut. Laporan itu diajukan ke Badan Kehormatan DPRD serta ditembuskan ke partai politik yang menaungi terlapor.
Juga, tim pelapor mengklaim memiliki sejumlah bukti pendukung yang siap diserahkan bila proses etik resmi berjalan. Menurutnya, Ini bukan semata urusan pribadi. Tapi perilaku tersebut dinilai bertentangan dengan norma sosial dan etika sebagai wakil rakyat, terlebih yang bersangkutan dikenal publik sebagai tokoh dan memiliki posisi strategis di lembaga legislatif.
“Ketika pejabat publik bertindak tidak patut, kepercayaan masyarakat ikut runtuh,” kata seorang tokoh masyarakat Sidoarjo yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pakar etika pemerintahan dari Universitas Airlangga, RD, menegaskan, pejabat publik memiliki batasan etik lebih ketat dibanding masyarakat biasa. “Perilaku pribadi yang melanggar norma masyarakat berpotensi menurunkan kepercayaan publik, hal itu masuk wilayah etik dan patut diperiksa oleh badan kehormatan,” ujar seusai mengajar tentang komunikasi politik.
Ia menambahkan, DPRD sebagai lembaga representasi harus memastikan mekanisme pengawasan internal berjalan transparan. “Jika ada laporan masyarakat, Badan Kehormatan wajib memprosesnya secara terbuka dan objektif,” imbuhnya.
Komisi dan Uang Terimakasih
Selain masalah relasi pribadi HBP juga dilaporkan terkait komisi yang disebut sebagai uang terimakasih.
Permintaan komisi tersebut mencuat dari beberapa pelaku usaha dan rekanan proyek yang mengaku dimintai sejumlah uang dengan dalih “koordinasi anggaran” dan “pengamanan pembahasan”.
Pelapor menduga permintaan komisi dalam praktik birokrasi lokal memang tidak ada kerena istilah itu dibungkus sebagai “uang terima kasih”.
Permintaan itu, terjadi menjelang pembahasan anggaran dan pengesahan proyek di lingkungan DPRD. Sebagai ketua komisi, HBP memiliki akses dan pengaruh pada pembahasan proyek strategis di pemerintah daerah tersebut untuk dijalankan atau dibatalkan.
“Saya tidak berani menyebutkan angka dan identitas karena khawatir, tapi pola permintaannya selalu sama, seolah sudah menjadi kebiasaan,” ujar Widodo selaku pelapor kepada Tim investigasi RJ, (17/12/2025) di Sidoarjo.
Widodo menilai laporan tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius. Karena dugaan permintaan komisi proyek merupakan indikasi praktik penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan mencederai prinsip transparansi anggaran.
“Kalau benar ada permintaan komisi, ini masuk ranah pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum dan Badan Kehormatan DPRD wajib turun tangan,” ujarnya.
Belum Ada Klarifikasi
Sementara itu, tim investigasi redaksi belum dapat memverifikasi secara independen seluruh klaim tersebut. Hingga berita ini ditulis, Tim Investigasi masih berupaya menghubungi HBP untuk meminta klarifikasi.
Bahkan, saat dikonfirmasi dikantor DPRD pada Jumat (19/12) HBP menghindar dan tidak mau menemui rekan-rekan wartawan tim investigasi RJ. Upaya konfirmasi juga dilakukan melalui sambungan telepon, namun belum mendapat tanggapan.
Sementara itu, Seorang Anggota Badan Kehormatan DPRD Sidoarjo, saat dikonfirmasi terpisah, membenarkan adanya laporan pelanggaran etik seorang anggota dewan. masyarakat. Tapi yang terkait dengan relasi personal antara HBP dan LN belum dilihatnya.
“Semua laporan akan diverifikasi terlebih dahulu. Kami bekerja berdasarkan aturan dan asas praduga tak bersalah,” ujarnya singkat.
Kasus ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap integritas wakil rakyat daerah. Masyarakat berharap penanganan dilakukan secara transparan dan adil, agar kepercayaan terhadap lembaga DPRD Sidoarjo tidak semakin tergerus.
Tim Investigasi
