GRESIK – [RADARJATIM. CO~LSM Masyarakat Gresik Peduli Kemanusiaan (MGPK) memberikan support dan apresiasi atas Pemeriksaan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap jajaran direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gresik yang disinyalir sebagai sapi perah dan sarang korupsi oknum elit pejabat Pemkab Gresik hingga mengorbankan pelayanan Pada masyarakat konsumen menjadi terpuruk
Selain itu, KPK juga diminta mengawasi proyek-proyek strategis lain di Gresik yang juga diduga berbau korupsi seperti Pelabuhan Internasional Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), dan Perumahan Nasional (Perumnas) Kota Baru Driyorejo (KBD).
Ditegaskan Ketua LSM MGPK, Abdul Wahab, Jumat (2/4/2021), pemberitaan soal pemeriksaan jajaran direksi PDAM Gresik, sangat menggembirakan. “Sebab selama ini diduga banyak praktik korupsi di Gresik yang belum dituntaskan hingga ke akar-akarnya sebab lingkaran syetan korupsinya sangat kuat struktur dan massif,” kata Wahab.
Karena itu, terkait penyelidikan dugaan korupsi di PDAM, Wahab mendukung langkah cepat penyidik KPK untuk menetapkan Tersangka dan hanya pada KPK kita berharap bisa mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dengan nilai miliaran Rupiah, sebab APH di Daerah Terkesan mandul, tegas Wahab
Sebelumnya, Direktur Utama PDAM Gresik, Siti Aminatus Zariyah mengatakan telah memberikan keterangan yang diminta penyidik KPK. Yaitu terkait proyek sistem Build Operate Transfer (BOT) yang dilakukan PT Dewata Bangun Tirta dengan nilai investasi Rp 47 Miliar.
Kemudian, proyek lain yang dimintai keterangan oleh KPK adalah PT Drupadi Agung Lestari yang membangun proyek rehabilitation operating operasional transfer (ROOT) di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo. Nilai investasi proyek Rp 86 miliar di mana kerjasama kedua investor tersebut selama 25 tahun sejak 2012.
Selain itu, Direktur Teknik PDAM Gresik, Harisun Awali,mengakui telah dimintai keterangan oleh penyidik KPK selama 10 jam di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Kamis (1/4/2021) lalu.
Lebih lanjut Wahab berharap dugaan korupsi lain juga diselidiki. Di antaranya kasus korupsi di Dinas Kesehatan Gresik yang hanya mengadili dan menghukum kepala dinasnya padahal aliran uang haramnya sudah dijelaskan di persidangan Tipikor berdasarkan alat bukti dan saksi. Kemudian korupsi di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) juga hanya menyerat mantan pimpinannya.
“Sekarang KPK sudah memeriksa jajaran Direksi PDAM Gresik, jadi harus bisa menuntaskan semua pejabat yang terlibat sampai ke akar-akarnya. Dan harus diterapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” tegas Wahab.
Wahab menegaskan, masyarakat Gresik sangat senang jika KPK berhasil membongkar jaringan koruptor di Gresik, sebab banyak proyek strategis nasional dan pemukiman nasional yang perlu diungkap dugaan korupsinya.
Ia menyebuit proyek nasional Pelabuhan JIIPE dan Perumnas KBD. “Masyarakat Gresik sangat bersyukur jika KPK berhasil mengungkap kasus besar Korupsi di Kota Wali Gresik,” ini saatnya dibongkar dan diusut tuntas sebab mereka oknum yang diduga terlibat di dalamnya sudah tidak berkuasa menjabat di Pemda Gresik, imbuhnya.
Ia menyebut proyek nasional Pelabuhan JIIPE dan Perumnas KBD. “Masyarakat Gresik sangat bersyukur jika KPK berhasil mengungkap para koruptor (oknum pejabat elit dan kroninya) yang telah merampok hak-hak rakyat di Kota Wali Gresik,” imbuhnya.
Masih Kata Wahab, pemberantasan Korupsi di Gresik akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebab para pejabat akan enggan untuk korupsi dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Red)
