Jakarta || RADARJATIM.CO – Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan respons tegas atas pencopotan dan penahanan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta dua wakilnya dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meskipun lembaga antirasuah itu menghormati proses penegakan hukum, ICW menilai langkah tersebut tidak menyelesaikan akar persoalan. ICW justru mendesak penghentian program MBG dan pembubaran BGN.
“Pencopotan Kepala BGN tidak menyelesaikan persoalan. Masalah MBG tidak hanya mengenai tata kelola, melainkan kebijakan yang dijadikan alat politik untuk memperkuat atau memperluas dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran,” tulis ICW dalam keterangan persnya, melalui laman media sosil X, Selasa (3/6/2025).
ICW menyoroti bahwa mengganti Kepala BGN dengan orang yang merupakan pendukung Prabowo dalam Pilpres tidak akan menyelesaikan masalah. Langkah itu justru semakin mencerminkan upaya mengamankan kepentingan politik melalui kebijakan MBG.
Berikut 7 poin lengkap respons ICW:
👉1. Penghormatan terhadap proses hukum – Pencopotan dan penahanan kepala BGN merupakan bagian dari penegakan hukum yang harus dihormati. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek MBG secara profesional dan independen.
👉2. Tidak berhenti di kasus saat ini – Aparat penegak hukum harus menelusuri dugaan penyimpangan lain dalam proyek MBG, termasuk potensi konflik kepentingan dalam penunjukan mitra dan pengadaan barang dan jasa.
👉3. Perluas pemeriksaan tersangka – Para pihak yang patut diduga terlibat harus ditelusuri, tidak boleh hanya berhenti pada Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN.
👉4. Buka dokumen publik – Pemerintah harus membuka seluruh dokumen, kontrak, dan informasi terkait pelaksanaan proyek MBG kepada publik untuk pengawasan dan memastikan tidak ada penyimpangan lainnya.
👉5. Jamin tidak ada intervensi – Pemerintah dan seluruh pihak harus menjamin tidak ada intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
👉6. Pencopotan tak menyelesaikan masalah – Kebijakan MBG dijadikan alat politik untuk memperkuat dukungan kepada pemerintah. Mencopot Kepala BGN dan menggantinya dengan pendukung Prabowo justru mencerminkan upaya mengamankan kepentingan politik.
👉7. MBG harus dihentikan – Pemerintah harus menghentikan program MBG dibarengi dengan pembubaran BGN. Anggaran MBG harus segera dialokasikan ke kebijakan lain yang lebih bermanfaat bagi publik.
📣Desakan penghentian program MBG ini sejalan dengan temuan survei Policy Research Center beberapa waktu lalu yang menunjukkan hanya 6,5% manfaat MBG yang benar-benar sampai ke anak-anak, sementara 88,5% mengalir ke elite politik dan pengelola dapur.
ICW menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus bekerja profesional tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Pemerintah dan seluruh pihak harus menjamin tidak ada intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” tegas ICW.
#ICW #Korupsi #MBG #BGN #Hukum #Prabowo SEMUA ORANG Berita Viral Terbaru Sorotan Nasional
