Masyarakat Bawean Tolak Keras Adanya Reklamasi dan Penambangan Pasir Laut

Salah satu reklamasi dibangun Dermaga yang diduga ilegal di pantai Mombhul Desa Sidogedungbatu Sangkapura Bawean yang pernah ditegur dan dikasi Perikanan DKP Propinsi Jatim tapi tidak digubrisnya

 

GRESIK [RADARJATIM. CO- Masyarakat Bawean terutama para mahasiswa pernah mengadakan Aksi demo sebagai bentuk protes menolak  adanya reklamasi ilegal di Pantai Mombhul pada Tahun yang lalu sebab berdampak pada kerusakan biota laut, terombo karang ,lingkungan hidup Sekitarnya dll, Kini muncul lagi masalah yang kompleks di Tengah kondisi ekonomi tidak menentu hampir melumpuhkan sendi dan sektor kehidupan masyarakat akibat dampak Covid-19 serta di Tengah duka yang dialami masyarakat Bawean karna banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya dan makin mengingatkannya jumlah pasien positif covid-19 di Bawean.

Namun semua duka yang dirasakan masyarakat Bawean sepertinya tidak juga dirasakan oleh pemerintah kita, terbukti mereka secara diam-diam telah melakukan rapat kordinasi terkait pemberian rekomendasi teknis terhadap rencana penambangan pasir laut di perairan Pulau Bawean dengan PT. PUTRA BANGSA GEMA NAMASKASA pada hari Rabu tanggal 08 September 2020 yang bertempat di Surabaya. Dalam rapat tersebut hampir seluruh instansi pemerintah hadir pada waktu itu, hal akan sangat merugikan masyarakat Bawean dari sektor ekonomi jika hal tersebut mendapat rekomendasi dari pemerintah.

Menurut Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002, pasir laut merupakan bahan galian pasir yang terdapat di seluruh pesisir dan perairan laut Indonesia, yang tidak digolongkan menjadi bahan galian golongan A dan/atau B menurut segi ekonomisnya dan pasir laut adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Penambangan pasir ilegal dengan alat algon di kawasan laut dan pantai Sidogedungbatu Sangkapura Saat ada aktivitas reklamasi 

Penambangan pasir di laut dilarang dilakukan di laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 dan direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pasal 35, tertulis bahwa dilarang melakukan penambangan pasir jika dapat merusak ekosistem perairan. Pasal 35 Ayat (1) menyatakan melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya dan melanggar Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Surat teguran dari DKP Propinsi Jatim pada ibu Insijah sebagai pengelola reklamasi illegal agar menghentikan aktivitas apapun di area kawasan laut dan pesisirnya

Pada perinsipnya, kegiatan tambang pasir laut di perairan Pulau Bawean merupakan bentuk ketidak hati-hatian pemerintah. Nelayan sangat mempercayai bahwa kegiatan tambang tersebut akan membuat daerah tangkapan nelayan rusak, dan pemukiman nelayan ikut tergerus akibat abrasi. Jika penambangan pasir laut di perairan Pulau Bawean tetap dilakukan akan memicu gelombang perlawanan masyarakat Bawean yang dari waktu ke waktu akan semakin besar. Kondisi tersebut tentu saja membuat kegaduhan di tanah Bawean. Sehingga kami berharap pemerintah kabupaten Gresik dan pemerintah provinsi Jawa Timur bersikap arif melihat dan mendengar suara masyarakat Bawean yang menghendaki agar kegiatan tambang pasir laut di perairan tidak dilaksanakan.

Pantai laut menjadi rusak sebab diurug dan ditambang pasirnya untuk dibangun kolam Di Desa Sidogedungbatu Sangkapura Bawean, akhirnya penyu-penyu yang ada di sekitar pantai sudah tidak ada lagi ,entah mati atau pindah tempat 

Kami tidak mau melihat konflik yang berkepanjangan di tanah kelahiran dan tempat hidup kami, tambang ini akan menjadi sumber malapetaka bagi masyarakat Bawean.

Selain itu alasan utama kami menolak tambang pasir Laut dan reklamasi adalah karena hasil tangkapan nelayan akan semakin menurun, terutama nelayan-nelayan kecil, seperti pencari ikan, udang, cumi-cumi. Dan kami perkirakan penurunannya mencapai 90%. Sehingga perekonomian di pulau Bawean akan lumpuh total, nelayan pencari gurita sudah tidak berproduksi, karena air keruh, dan gelombang air laut tinggi. Selain itu, rompong dan jaringan nelayan juga akan hilang. Ini masalah besar buat kami masyarakat Bawean.

Ada banyak dampak negatif yang akan diterima oleh masyarakat Bawean jika penambangan pasir laut ini dilaksanakan diantaranya:

1. Meningkatkan abrasi pesisir pantai dan erosi pantai.

2. Menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai

4. Semakin meningkatnya pencemaran pantai.

5. Penurunan kualitas air laut yang menyebabkan semakin keruhnya air laut.

6. Rusaknya wilayah pemijahan ikan dan daerah asuhan

7. Meningkatkan intensitas banjir air rob.

8. Merusak ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiami ekosistem tersebut.

9. Semakin tingginya energi gelombang atau ombak yang menerjang pesisir pantai atau laut. Hal ini dikarenakan dasar perairan yang sebelumnya terdapat kandungan pasir laut menjadi sangat curam dan dalam sehingga hempasan energi ombak yang menuju ke bibir pantai akan menjadi lebih tinggi karena berkurangnya peredaman oleh dasar perairan pantai.

10. Timbulnya konflik sosial antara masyarakat yang pro-lingkungan dan para penambang pasir laut.

Ekosistem terombo karang rusak akibat dampak reklamasi ilegal di Pantai Mombhul Pulau Bawean 

Demi kepentingan masyarakat banyak, kami menghimbau agar pemerintah provinsi Jawa Timur tidak memberikan izin penambangan pasir laut di perairan Pulau Bawean, karena kami percaya bahwa penambangan pasir laut di perairan Pulau Bawean adalah sumber masalah.

Kami menuntut pemerintah:

1. DPMPTSP tidak mengeluarkan izin lokasi penambangan pasir laut di perairan Pulau Bawean.

2. DKP Jatim tidak memberikan rekomendasi penambangan pasir laut di perairan Pulau Bawean.

3. Menjadikan Perda Jatim No. 01 Tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

4. Mendesak seluruh instansi pemerintah membuat petisi dan penyataan secara terbuka kepada masyarakat tentang penolakan penambangan pasir laut di perairan Pulau Bawean

Penulis: PMII Bwn