Gresik, radarjatim.co-Pemerintah Desa Tebaloan Kecamatan Duduksampeyan saat ini sedang dalam membangun Gedung serba guna, Bak program misterius, banyak pihak tidak mengetahui secara pasti berapa anggaran yang akan dikucurkan sampai finish pekerjaan tersebut.
Di lokasi proyek terpasang papan informasi sehingga warga bisa mengetahui informasi proyek pembangunan gedung olahraga senilai Rp. 303 juta yang berasal dari anggaran Dana Desa tahun 2109 tahap ll hingga saat ini belum rampung atau mangkrak, Kades Tebaloan Sulkhan saat dikonfirmasi Awak media Selasa 10/11) melalui pesan singkat Whatsapp Tidak merespon padahal Nomornya aktif centang dua dan sudah membacanya tapi enggan menanggapinya, ya cuma beliau ya seperti itu, entah kenapa Kades itu tidak mau dikonfirmasi, ada apa jadi tanya saja, jadi heran Kata Sahar Sulur, Selasa (10/11).
Sulur menambahkan, Padahal kalau mau dilihat, jujur tidak pernah ada masalah pada beliau “Kesalahan yang bagaimana sampai tidak mau menjawab konfirmasi awak media saya jadi bingung sendiri.” Terangnya.
Sulur dalam penjelasannya lagi mengemukakan rasa keprihatinannya atas fenomena baru ini yang merasa aneh dengan kelakuan Kades yang juga Ketua AKD Dudukaampeyan, semestinya dapat memberikan contoh yang baik pada Kades lainnya
“Aneh memang. Kalau tak mau balas permintaan konfirmasi, atau tak mau baca berita-berita yang dishare, atau jika memang alergi dengan wartawan dan LSM, bukan berarti mesti diam membisu hingga para pejabat publik yang tidak mau transparan hal Anggaran Negara, mereka itu patut diduga melakukan kecurangan dan penyimpangan atau korupsi, padahal Penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan asas : a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif, terangnya
“Masa begitu saja malas membalas dan menanggapi konfirmasi, ini sama saja tindakan yang tidak jentelmen dan profesional sebagai pejabat publik, dalam menghadapi pekerja kulih tinta dan aktifis LSM.” tambahnya.
(Red)
