Hindari pungutan liar, Kenali perbedaan, aturan, dan larangan terkait pungutan dan sumbangan sekolah
Lamongan | radarjatim.co ~ Masih maraknya adanya temuan pungutan liar (pungli) terindikasi lingkaran syetan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur, Dengan berbagai dalih dan modus untuk mengeruk keuntungan dari para wali murid, membuktikan bahwa saat ini dunia pendidikan memang tidak salah jika ada sebutan salah satu terkorup di Indonesia. Bahkan bisa dibilang peringatan Presiden, Kementerian, Gubernur tidak diindahkan dan dianggap angin lalu saja.
Hal tersebut menjadi sorotan bagi aktivis Pendidikan maupun pegiat anti korupsi salah satunya Drs. Sahar Sulur asal kabupaten Gresik.
Menurut Pria yang puluhan tahun aktif di Dunia Aktivis ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lamongan dinilai lumpuh dalam menangani maraknya pungli di sekolah negeri di Kabupaten Lamongan.
“Saat ini ramai mengenai pungutan liar yang terjadi di SMPN 2 Lamongan. Namun belum ada tindakan dari pihak Disdikbud Lamongan terkait hal tersebut baik itu berupa teguran langsung atau datang langsung dalam penindakan,” ujarnya,
Dia menilai, jika Disdikbud Lamongan membiarkan pungli tersebut terjadi, maka mereka sama dengan mendukung aksi kejahatan sebagai pelanggaran hukum tersebut.
“Jika tidak sesegera mungkin ditindak perkara pungli di setiap sekolah, berarti pihak Disdikbud Lamongan juga mendukung adanya pelanggaran peraturan yang tidak membenarkan adanya pungutan liar, atau Disdikbud Lamongan kebagian jatah (upeti) terhadap setiap pungutan di setiap sekolah yang dilakukan oleh komite sekolah masing-masing?? , Toh pada dasarnya pihak Disdikbud bisa berkordinasi dengan saber pungli dalam penindakan tersebut,” katanya.
Drs. Sahar Sulur menambahkan, bahwa sebenarnya mengenai pungutan ini memang sudah berlangsung lama setiap tahunnya, tapi pihak Disdikbud Lamongan seolah olah tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, dan tidak mau melakukan tindakan yang tegas dan konkret. Ini adalah sebuah pelanggaran berat (kriminal) terhadap peraturan yang ada jika membiarkan Komite Sekolah melakukan pungutan liar.
“Karena berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah, komite hanya diberikan kewenangan menggalang dana dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan liar dengan kedok kesepakatan komite padahal sudah diatur dalam undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Aturan tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan di atas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 44 Tahun 2012. Salah satunya, Menteri bisa membatalkan pungutan dan atau sumbangan jika penyelenggara/satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
Inilah aturan yang menjadi patokan bahwa penggalangan dana dengan sistem pemungutan tidak boleh dijalankan karena memiliki sifat memaksa dengan menentu nilai nominalnya,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah menjelaskan bahwa pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.
“Saya berharap kasus mengenai pungutan ini tolong segera diselesaikan jangan sampai orang tua siswa yang menjadi korban atas kekeliruan yang terus terjadi di setiap sekolah,” imbuhnya.
“Jika dalam waktu 7 X 24 jam belum ada tindakan pendisiplinan dari Disdikbud Lamongan, Saya akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang hingga KPK.” Pungkasnya.
(Red)
