JAKARTA || RADAR JATIM.CO— Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 bukan sekadar peristiwa pergantian pejabat negara. Di tengah meningkatnya tekanan politik, polemik persyaratan pendidikan, serta dinamika hubungan antarkekuatan politik, peristiwa ini membuka ruang analisis yang lebih luas mengenai arah stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Muncul sebuah hipotesis politik yang patut diuji: apakah tekanan terhadap Gibran hanya bertujuan menyelesaikan persoalan konstitusional terkait kelayakan jabatannya, ataukah perubahan tersebut berpotensi menjadi awal dari konfigurasi politik yang lebih besar terhadap pemerintahan Prabowo?
Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Sebelum pengunduran diri Gibran, dinamika di parlemen telah berkembang cukup serius. Associated Press melaporkan adanya inisiatif 120 anggota DPR dari delapan partai politik untuk mempersoalkan kelanjutan jabatan Gibran. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan wakil presiden telah berkembang menjadi pertarungan politik dan konstitusional.
Dalam perspektif teori konspirasi politik, terdapat hipotesis mengenai strategi pelemahan kekuasaan secara bertahap. Sebuah kekuatan politik, apabila memang memiliki agenda tertentu, tidak harus langsung berhadapan dengan pemimpin utama. Tekanan dapat terlebih dahulu diarahkan kepada figur-figur strategis di sekelilingnya, mengubah keseimbangan koalisi, membangun opini publik, hingga mempersempit ruang gerak pemerintahan.
Apabila pola tersebut benar-benar terjadi, mundurnya Gibran bisa menjadi momentum perubahan hubungan kekuasaan antara kelompok pendukung Prabowo, kekuatan politik yang memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, serta partai-partai yang memiliki pengaruh di parlemen.
Namun, apakah ini benar-benar mengarah pada upaya pelengseran Prabowo?
Untuk menjawabnya, sejarah politik Indonesia memberikan dua pembanding penting. Pada 1998, pemerintahan Soeharto akhirnya berakhir setelah krisis ekonomi, gelombang demonstrasi, dan hilangnya dukungan politik. Sementara pada 2001, Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan melalui mekanisme politik dan konstitusional setelah konflik berkepanjangan dengan parlemen.
Kedua peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa krisis pemerintahan dapat berkembang ketika persoalan legitimasi, konflik politik, dan hilangnya dukungan kelembagaan saling bertemu. Meski demikian, kondisi tersebut tidak dapat serta-merta disamakan dengan situasi Prabowo saat ini.
Hal yang perlu dicermati selanjutnya adalah proses pengisian jabatan wakil presiden, perubahan konfigurasi koalisi, serta sikap partai-partai politik terhadap pemerintahan. Siapa yang nantinya mendapatkan pengaruh lebih besar dari perubahan tersebut tentu menjadi bagian penting dalam membaca arah politik nasional.
Masyarakat juga perlu membedakan antara kritik konstitusional, kepentingan politik, dan dugaan operasi politik terorganisasi. Sebab, tanpa bukti mengenai koordinasi, aktor, maupun tujuan bersama, tudingan adanya skenario pelengseran presiden masih sebatas hipotesis.
Pada akhirnya, persoalan yang lebih besar bukan hanya siapa yang akan menggantikan Gibran, melainkan bagaimana Presiden Prabowo mempertahankan stabilitas pemerintahan di tengah perubahan peta kekuatan politik.
Jika tekanan terhadap wakil presiden telah berakhir dengan pengunduran diri, apakah dinamika politik akan berhenti sampai di situ? Ataukah justru akan muncul babak baru pertarungan kepentingan yang menguji kekuatan pemerintahan Prabowo?
Satu hal yang harus dijaga: jangan sampai kepentingan perebutan jabatan mengalahkan kepentingan rakyat. Sebab, demokrasi bukan arena bagi elite untuk saling menjatuhkan demi kekuasaan, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap pemegang jabatan tetap bertanggung jawab kepada konstitusi dan masyarakat.
Rakyat berhak mengetahui: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari perubahan peta kekuasaan ini?
(Red)
