MADIUN || Radarjatim.co~Pembangunan infrastruktur, mulai dari pelosok desa hingga peningkatan fasilitas di perkotaan, saat ini tengah dikebut di wilayah Kabupaten Madiun. Berbagai proyek pembangunan berjalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Namun, di tengah geliat pembangunan tersebut, muncul fenomena yang patut menjadi perhatian serius. Bak jamur di musim hujan, keberadaan oknum yang mengatasnamakan wartawan maupun lembaga tertentu mulai menjadi keluhan sejumlah pihak.
Ironisnya, mereka diduga bukan menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial, melainkan justru memanfaatkan identitas profesi atau lembaga untuk kepentingan pribadi.
Sejumlah kontraktor mengaku menghadapi keluhan serupa. Bahkan, muncul pengakuan bahwa dalam satu lokasi proyek bisa didatangi sekitar 150 orang yang mengaku sebagai tamu, wartawan, maupun perwakilan lembaga.
Jika kondisi tersebut benar terjadi, tentu menjadi persoalan serius. Sebab, kehadiran jurnalis di lokasi proyek semestinya untuk melakukan pemantauan, menggali informasi, serta memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, bukan justru menjadi beban bagi pelaksana proyek.
Lebih memprihatinkan lagi, terdapat dugaan oknum yang hanya menyerahkan kartu pers dan nomor rekening, kemudian secara terang-terangan meminta uang dengan dalih biaya transportasi.
Bahkan, muncul pula dugaan praktik intimidasi. Ketika permintaan nominal tertentu tidak dipenuhi, pihak yang bersangkutan mengancam akan memberitakan atau memviralkan persoalan tersebut.
Praktik semacam ini, apabila terbukti, jelas mencederai independensi dan integritas profesi jurnalistik. Kritik dan pemberitaan tidak boleh dijadikan alat tekanan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Padahal, profesi wartawan memiliki landasan etik yang jelas. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Sementara itu, Pasal 6 KEJ secara tegas menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Dalam konteks jurnalistik, suap tidak hanya berkaitan dengan pemberian uang, tetapi juga pemberian dalam bentuk lain yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas pemberitaan.
Perlu dipahami, kartu pers bukanlah alat untuk meminta uang, apalagi menjadi sarana menekan kontraktor maupun pihak lain. Begitu pula lembaga atau organisasi, keberadaannya bukan untuk dijadikan tameng dalam mencari keuntungan dengan mengatasnamakan fungsi kontrol sosial.
Jurnalis seharusnya menjadi mitra kritis pemerintah dan masyarakat, bukan momok yang menakutkan, apalagi sampai menimbulkan kesan bahwa setiap proyek pembangunan harus menyediakan uang untuk pihak-pihak yang datang mengatasnamakan wartawan.
Mari kita dukung pembangunan daerah dengan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional. Kritik harus disampaikan berdasarkan fakta, data, dan kepentingan publik, bukan karena permintaan pribadi yang tidak dipenuhi.
Menjaga marwah jurnalistik bukan hanya tanggung jawab organisasi pers atau Dewan Pers, melainkan tanggung jawab setiap orang yang mengaku menjalankan profesi wartawan.
Jangan sampai ulah segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap insan pers yang selama ini bekerja dengan integritas, independensi, dan keberanian mengungkap fakta.
Pers adalah pilar kontrol sosial, bukan alat untuk menakut-nakuti. Mengkritik boleh, mengawasi wajib, tetapi meminta-minta dan mengancam bukan bagian dari tugas jurnalistik.
Catatan: Dugaan praktik tersebut perlu ditelusuri dan diverifikasi berdasarkan keterangan para pihak. Identitas pihak yang diduga terlibat juga perlu dikonfirmasi sebelum dipublikasikan.
