Malang || RADAR JATIM.CO— Dalam rangka mendukung peningkatan kesadaran hukum dan keamanan pangan di kalangan pelaku usaha kecil, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar kegiatan sosialisasi terkait Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Kegiatan ini diadakan melalui kunjungan langsung ke UMKM Basreng “Ngemil Dulu” yang baru beroperasi selama dua bulan.
Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari program Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UMM yang berfokus pada _sosialisasi terkait Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)_ . Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa berupaya memberikan edukasi tentang pentingnya izin edar pangan olahan sebagai langkah awal legalitas usaha sebelum produk dipasarkan secara lebih luas.
Lima mahasiswi yang terlibat dalam kegiatan ini, yaitu Tamara, Sumayyah, Nabila, Dinan, dan Salsabila, berperan aktif dalam menyampaikan materi terkait manfaat dan prosedur pengurusan SPP-IRT. Mereka menekankan bahwa SPP-IRT tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi jaminan atas mutu dan keamanan produk pangan olahan.
Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan bahwa SPP-IRT merupakan bentuk perlindungan hukum bagi produsen maupun konsumen. Dengan memiliki sertifikat tersebut, produk pangan akan lebih mudah dipercaya masyarakat dan berpeluang besar untuk masuk ke pasar modern yang menerapkan standar ketat terkait keamanan pangan.
Pemilik UMKM Basreng “Ngemil Dulu”, Rizal Ade Candra, menyambut positif kegiatan ini. Ia mengaku selama ini lebih fokus pada inovasi rasa dan kemasan produk, namun belum mengetahui detail proses perizinan. Sosialisasi ini membantunya memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurus SPP-IRT secara mandiri.
Mahasiswi UMM juga memberikan panduan teknis mengenai tata cara pendaftaran SPP-IRT melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Sistem ini memudahkan pelaku usaha untuk memperoleh izin secara cepat dan transparan tanpa perlu mendatangi instansi secara langsung.
Dalam sesi praktik, peserta diperkenalkan cara membuat akun OSS, mengisi data usaha, serta mengunggah dokumen yang dibutuhkan, seperti hasil uji laboratorium, denah lokasi produksi, dan label kemasan. Pendekatan praktis ini diharapkan memudahkan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha mereka.
Selain itu, sosialisasi juga menyoroti pentingnya Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) sebagai salah satu syarat utama sebelum mendapatkan SPP-IRT. Dalam penyuluhan ini, pelaku usaha akan dibekali pengetahuan mengenai higiene sanitasi, pengendalian bahaya pangan, serta praktik produksi yang sesuai dengan standar Good Manufacturing Practices (GMP).
Kegiatan ini menjadi langkah nyata Fakultas Hukum UMM dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan peningkatan literasi hukum di bidang usaha mikro. Melalui kolaborasi antara akademisi dan pelaku usaha, diharapkan semakin banyak UMKM yang memahami pentingnya legalitas dalam mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
Ke depan, _diharapkan program yang di berikan oleh laboratorium fakultas hukum universitas muhammadiyah malang dapat lebih membantu untuk memberikan dan menciptakan ekosistem usaha kecil yang tidak hanya inovatif dan berkualitas_, tetapi juga taat hukum dan berorientasi pada keamanan pangan nasional.
(Red)
