Malang || RADARJATIM.CO ~ Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun terakhir menjadi sorotan utama dalam diskusi publik bertajuk “Mengkaji Indonesia, 2 Tahun Pemerintahan Prabowo”. Acara yang diinisiasi oleh Renaissance Political Research and Studies (RePORT) ini diselenggarakan di Kampung Mahasiswa, Dau, Kabupaten Malang, pada Jumat (4/9/2026), guna memfasilitasi ruang diskursus kritis bagi berbagai elemen masyarakat dalam mengevaluasi arah kebijakan dan kepemimpinan nasional saat ini.
Mengawali diskusi, Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Malang Raya, Prof. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si. menyoroti tentang filosofi pemimpin dalam kebudayaan Jawa sebagai wahyu keprabon. Pemimpin yang demikian penampilannya tidak marah-marah dan tidak banyak gebrakan.
“Bukan malah menggebrak-gebrak meja. Orang yang memangku tidak seperti itu. Mestinya tenang, tidak marah, percaya diri. Oleh sebab itu, wahyu di pak Prabowo sepertinya sedang melayang-layang. Yang ingin menjadi Presiden, ya harus menjemput wahyu,” terangnya.
Lebih lanjut, Prof. Wahyudi mengingatkan bahwa pandangan masyarakat terhadap sosok Presiden tergantung darimana masyarakat mendapatkan bacaannya, sehingga tingkat keakuratannya masih perlu diuji. Ia juga membahas Asta Cita yang kini menjadi landasan ideologi pembangunan. Kendati memiliki semangat yang positif, ia memberikan catatan kritis.
“Namun Asta Cita hanya dipakai sebagai, kalau kata Gramsci, sebatas hegemoni ke rakyat. Sehingga ketika nanti ada yang memprotes, akan dijawab setidaknya saya punya cita-cita yang mulia meski belum jalan,” ujarnya.
Sebagai contoh, ia menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski niat awalnya baik, struktur proyek tersebut dinilai sangat rentan terhadap celah korupsi dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
“Yang memanfaatkan itu organisasi-organisasi penting di Indonesia. Muhammadiyah punya berapa SPPG? Belum lagi NU, partai politik, dan orang-orang yang bertalian,” ucapnya.
Narasumber selanjutnya, Budayawan Malang Bambang AW, turut memberikan pandangan kritis terkait gelontoran dana besar untuk proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meragukan efektivitas MBG dalam mencetak generasi yang dapa menjadi profesor kedepannya, terlebih dengan adanya insiden keracunan baru-baru ini.
Menurut Bambang, akar masalah pendidikan justru belum tersentuh, seperti nasib kesejahteraan guru yang masih ada di angka Rp300.000. Karenanya, masalah sistemik pendidikan tidak bisa sekadar dijawab dengan pembagian nutrisi.
“Kondisi hari ini mungkin seperti yang digambarkan dalam ramalan Jayabaya: Jarang hujan, angin topan yang kereap kali datang, bagaikan menimpa bumi dari selatan timur, datangnya menghancurkan,” katanya.
Dari sisi budaya, Bambang menyebut secara bobot, bibit, dan bebet Presiden Prabowo lulus. Hal tersebut berdasarkan analisisnya ketika membaca buku Paradoks Indonesia, dan melihat Presiden Prabowo cukup mumpuni dalam hal ide dan gagasan.
Dari sudut pandang politik dan hukum, Direktur Lembaga Riset Politik dan Hukum PAR Alternatif, Andi Saputra, S.H., M.H., menyoroti perubahan aturan kementerian. Kebijakan era Jokowi yang merevisi batasan 34 kementerian agar menyesuaikan kebutuhan Presiden dinilai memiliki muatan politis terselubung. Hal ini membuat Presiden Prabowo saat ini tersandera oleh banyak kepentingan, termasuk dari Jokowi sendiri.
“Kabinet sekarang itu bukan tim kerja, tapi tongkrongan parpol. Sejak awal anatomi kekuasaan sudah salah. Padalah merit system tidak seperti itu. Komposisi kabinet saat ini tidak sesuai kapasitas, dan problemnya itu sah secara politik,” tegasnya.
Selain itu, Andi menekankan pentingnya asas fiksi hukum, di mana setiap warga negara tanpa memandang latar belakang profesinya dianggap mengetahui peraturan yang telah diundangkan. Pemahaman ini sangat esensial sebagai dasar melakukan advokasi.
“Kalau kita tidak paham hukum, lantas model advokasi apa yang akan dilakukan? Makanya mesti kompeten kalau mengkritik. Sudah tidak paham hukum, tidak juga terdidik politik. Sehingga ekspresi yang diluapkan salah kaprah,” katanya.
Di luar forum utama, Kepala Program Studi Sosiologi UMM, Awan Setia Dharmawan, S.Sos., M.Si., turut menyumbang evaluasi terkait PSN Food Estate. Ia mengkritik proyek lumbung pangan tersebut sebagai wujud kolonialisme gaya baru. Program ini sering kali memaksakan pembukaan lahan yang tidak sesuai kondisi geografis, serta mengancam ruang hidup masyarakat adat akibat pengambilalihan tanah oleh negara.
“Tanah-tanah di daerah itu bukan tanah kosong, tapi tanah yang memang sudah dikelola sejak lama oleh masyarakat adat. Dan kita harus bisa membentuk atau membuat formula baru melawan bentuk kolonialisasi baru,” tegasnya.
