Surabaya||Radarjatim.co – DPRD Surabaya melalui Panitia khusus (Pansus) dalamketerangan pertanggung jawaban (LKPJ) menggelar rapat dengan perwakilan RSUD Bakti Dharma Husada (BDH) dan RSUD Suwandhi.
Rapat Pansus dipimpin Budi Leksono dalam pembahasan Evaluasi kinerja Rumah sakit milik pemerintah kota Surabaya.Juga mengenai strategi pemanfaatan Anggaran pembangunan
Rumah sakit di masa mendatang. Jum,at (11/4/2025)
Hal krusial di sampaikan Aning Rahmawati menyoroti tajam rencana pembangunan Rumah sakit yang akan memanfaatkan yang akan memanfaatkan lahan seluas 5000 M2 diwilayah selatan.
Menurut Aning Rahmawati kinerja RSUD BDH menunjukkan tren positif dalam pendapatan Rumah Sakit tersebut yang mencapai RP 174 milliar sementara pengeluaran hanya RP 167 milliar,hal ini menunjukkan keuangan ini dinilai sehat dan menjanjikan terutama dikaitkan dengan rencana pembangunan rumah sakit baru.
Dengan visibility study yang sudah ada dana yg digunakkan RP500 milliar akan kembali,ini jelas nyata bentuk inventasi dibandingkan dengan RS Surabaya selatan sampai sekarang belum jelas prosesnya karna masih menunggu pengesahan RT/RW ” pungkas Aning.
Ia menilai anggaran dana pembangunan sebesar RP 305 milliar yang akan direncanakan untuk pembangunan RS Surabaya Selatan sebaiknya dialihkan untuk memperkuat RSUD BDH yang sudah berjalan dan terbukti menjanjikan dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut
Rencana pembangunan RS. Surabaya Selatan dinilai masih belum matang , vusibility study proyek tersebut belum tersedia dan status rencana tata ruang wilayah RT/RW yang menjadi dasar legal pembangunan masih menunggu pengesahan pada
22 April20#5,bicara efetifitas waktu tidak memungkinkan RS Surbaya selatan bisa dilakukan tahun ini,jadi kenapa tidak difokuskan dulu pada RS yang sudah jelas pengembaliannya.seperti RSUD BDH ,pungkasnya.
Aning Rahmawati juga mewanti wanti agar Pemkot Surabaya tidak memaksakan penggunaan Anggaran besar untuk proyek yang masih belum siap.menurutnya sebaiknya RS Surabaya Utara menjadi alternatif yang lebih cepat di realisasikan karna hanya perlu renovasi ringan di kawasan lapangan tembak.
Aning juga menyoroti kondisi RS Surabaya timur yang sampai saat ini masih dianggap sebagai Rumah sakit transit.
Hal itu karna masih banyak pasien yang dirujuk karna belum bisa ditangani disana.hal ini perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan dan fasilitas rumah sakit tersebut.
Saya sendiri belum berani untuk berobat kesana karna informasinya memang belum siap,jangan sampai nantinya RS Surabaya Selatan nasibnya sama,hal ini membebani membebani Anggaran tapi tidak maksimal manfaatnya” ujarnya.
Aning juga mengingatkan tentang kesiapan SDM,terutama RS Eka Candra Rini yang baru berdiri belum bisa memaksimalkan pelayanannya,menurutnya jika rekrutment CPNS tertunda oleh pemerintah pusat,maka berpotensi operasional Rumah sakit juga ikut tersendat.
Direktur RS Eka Candra Rini harus bisa benar benar menetapkan prioritas pelayanan agar Rumah sakit ini mampu melayani masyarakat dengan optimal tanpa harus selalu merujuk pasien ke RS Soewandi ,ujarnya.
Aning menekankan pentingnya dukungan APBD pada Rumah Sakit dengan status Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD) seperti RSUD BDH , meski mendapat yang bagus tetap harus memiliki peralatan medis yang lebih bagus diperbaharui dan dirawat secara berkala.
Sebaliknya rencana pembangunan RS Surabaya selatan dinilai masih terlalu dini dan beresiko bila dilaksakan dalam waktu dekat ,lebih jauh Aning menegaskan pentingnya evaluasi kembali pembangunan RS Surabaya selatan dan RS Eka Chandra Rini baik dari segi pelayanan,SDM, maupun kelengkapan peralatan medis,agar masyarybisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik,layak dan merata.
Dengan pertimbangan ini pansus LKPJ DPRD Surabaya akan merekomendasikan pada Pemkot Surabaya untuk melakukan evaluasi kembali dan mendalam sebelum mengesahkan perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2025.
