SAMPANG || radarjatim.co – Realisasi Penyaluran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Baturasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura, menuai protes keras dari warga setempat.
Pasalnya, dalam realisasi penyaluran program PTSL di Desa setempat diduga harus berbayar hingga sebesar Rp: 500.000/bidang atau sertifikat.
Hal itu diduga bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri 2017 yang menyebut bahwa, biaya yang mesti ditanggung oleh penerima program PTSL untuk wilayah Jawa dan Bali adalah maksimal RP-150.000/bidang atau sertifikat.
Hal tersebut diungkap oleh salah-satu penerima program PTSL di Desa setempat. Ia juga mengaku kecewa atas pungutan sebesar Rp 500.000 /sertifikat oleh salah satu oknum Kepala Dusun (Kadus) di Desa setempat.
“Untuk mendapatkan sertifikat di Desa kami, harus membayar Rp500.000 mas /sertifikat kepada oknum Kepala Dusun Bungkak (S), karena saya mengajukan dua bidang tanah maka saya membayar satu (1) juta mas“Ungkapnya Senin 28/07/2024.
“Terus terang saya kecewa mas, karena di Desa yang lain tak semahal itu, menurut kerabat saya katanya Rp: 150.000 / sertifikat, disini kok sampai Rp:500.000/sertifikat, “Lanjutnya
Hal serupa diterangkan oleh penerima program PTSL lainnya yang juga meminta agar namanya dirahasiakan, ia pun membenarkan bahwa untuk memperoleh satu sertifikat melalui program PTSL di Desa setempat diwajibkan membayar Rp:500.000,
“Iya benar pak, saya sudah menerima sertifikat dari program PTSL itu, dan saya ditarik biaya 500.000/sertifikat, “Jelasnya,
“Setahu saya semua penerima di Dusun Bungkak ini rata-rata ditarik biaya 500.000/sertifikat mas “Jelasnya
Tak hanya itu, diungkap pula oleh narasumber yang lain. Ia juga membenarkan bahwa untuk mendapatkan sertifikat dalam program PTSL di Desa Baturasang ditarik biaya Rp 500.000/sertifikat
“Iya benar mas, rata rata di Dusun Bungkak para pendaftar program PTSL di wajibkan bayar Rp 500.000/sertifiat. “Tutur sumber yang tidak berkenan namanya dipublish singkat.
Untuk diketahui, awak media ini belum bisa terhubung dengan oknum kepala Dusun (S) dan pemerintah Desa setempat untuk upaya konfirmasi hingga berita ini dimuat.
Bersambung~
(Korwil Mdr)
