RADARJATIM.CO ~ Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan dan kepribadian seseorang. Namun, selama menempuh pendidikan, niPlai akademik sering menjadi perhatian utama dalam menilai keberhasilan siswa.
Siswa dituntut memperoleh nilai tinggi, sedangkan kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab terkadang kurang diperhatikan. Akibatnya, siswa mudah terdorong belajar demi angka, bukan demi paham.
Hal ini membuat kita bertanya-tanya: ketika nilai menjadi ukuran utama keberhasilan, siapa yang bertanggung jawab menjaga karakter siswa? Nilai memang mudah dihitung dan dibandingkan, sedangkan karakter sulit diukur dengan angka.
Karena itu, pertanyaan yang dibahas dalam opini ini adalah bagaimana tanggung jawab lembaga pendidikan dalam menyeimbangkan pencapaian nilai akademik dengan pembentukan karakter siswa. Pembahasan dibatasi pada kebiasaan belajar siswa, peran guru, dan dukungan orang tua.
Persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab siswa, tetapi juga lingkungan pendidikan yang membentuk kebiasaan mereka. Keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur melalui nilai akademik.
Sikap ini sejalan dengan hukum. Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Pemerintah menegaskannya melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2017, yang mengembangkan lima nilai utama karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Artinya, nilai akademik hanyalah salah satu bagian dari tujuan pendidikan.
Alasan pertama, kenyataan di lapangan belum sejalan dengan tujuan tersebut. Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 dari KPK, yang hasilnya dirilis pada April 2025, menjangkau 36.888 satuan pendidikan di 507 kabupaten/kota dengan 449.865 responden. Indeks Integritas Pendidikan yang dihasilkan berada pada angka 69,50, yaitu level “korektif”. Survei yang sama menemukan kasus menyontek di 78 persen sekolah.
Selain itu, 30 persen guru dan dosen masih menganggap gratifikasi dari siswa atau wali murid sebagai hal lumrah, dan 65 persen satuan pendidikan yang disurvei menyebut orang tua masih memberi bingkisan atau hadiah kepada tenaga pengajar, terutama saat hari raya atau kenaikan kelas.
Dede Puji Setiono, PhD, pakar dari UGM, menyebut bahwa di sekolah siswa yang jujur sering dianggap naif, sedangkan yang curang dipuji “pintar mencari celah”, dan ia menilai hal itu sebagai kegagalan sistem evaluasi yang terlalu kaku.
Ketika angka dihargai lebih tinggi daripada kejujuran, jalan pintas pun terasa masuk akal. Pengalaman pribadi memang terbatas, tetapi data tersebut menunjukkan bahwa gejalanya tidak berhenti pada pengalaman.
Alasan kedua, jenis sekolah bukanlah penentu utama. Sekolah negeri sepenuhnya berjalan di bawah kurikulum nasional, sehingga penguatan karakter menjadi bagian dari tugas pokoknya. Skripsi di IAIN Kediri (2019) tentang SMA Negeri 2 Kediri, misalnya, menunjukkan pencapaian lima nilai utama karakter siswa kelas XI masuk kategori sangat baik dengan rata-rata angket 78,6, meskipun satu studi kasus belum bisa mewakili seluruh sekolah negeri. Sekolah internasional pun terikat aturan.
Sekolah yang menggunakan kurikulum asing harus berbentuk satuan pendidikan kerja sama (SPK) dan wajib memberikan pendidikan agama, Pancasila, dan bahasa Indonesia kepada murid WNI, sehingga kewajiban pembentukan karakter kebangsaan tetap melekat.
Hanya saja, biaya SPK mahal sehingga tidak semua siswa dapat mengaksesnya. Risiko juga muncul ketika aturan tidak dijalankan, seperti kasus sebuah sekolah internasional di Jakarta yang pada 2023 dikabarkan belum berstatus SPK dan tidak memasukkan ketiga pelajaran tersebut bagi siswa WNI.
Dengan demikian, aturan yang sama berlaku bagi keduanya, dan yang membedakan adalah seberapa serius aturan itu dijalankan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Sekolah negeri maupun internasional sama-sama dapat terjebak mengejar nilai apabila karakter hanya menjadi slogan. Di sisi lain, nilai tidak perlu ditolak.
Nilai akademik tetap penting karena dapat membantu mengukur pemahaman siswa. Yang ditolak adalah menjadikannya satu-satunya ukuran keberhasilan pendidikan.
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Guru dapat ikut menilai proses, misalnya kejujuran saat mengerjakan tugas dan ketekunan memperbaiki kesalahan, bukan hanya hasil ujian.
Orang tua dapat mengganti pertanyaan “berapa nilaimu?” dengan “apa yang kamu pelajari dan bagaimana kamu mengerjakannya?”. Sekolah perlu membenahi sistem penilaiannya agar kejujuran tidak kalah oleh kejar nilai, dan siswa perlu berani memilih jujur meskipun nilainya lebih rendah.
Nilai mengukur seberapa paham seseorang, tetapi karakterlah yang menentukan bagaimana ilmu itu digunakan. Karena itu, pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang mampu membentuk generasi berpengetahuan sekaligus berkarakter baik, yang tidak hanya berprestasi di atas kertas, tetapi juga berintegritas dalam kehidupan nyata. Tanggung jawab itu dipikul bersama oleh sekolah, guru, orang tua, dan siswa.






