Gresik || RADARJATIM.CO ` ~ Polemik rangkap jabatan yang melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Dishub Kabupaten Gresik merangkap jabatan ketua BPD Kebuntelukdalam Kecamatan Sangkapura kembali menjadi perhatian dan sorotan publik.
Sorotan mencuat dan muncul setelah warga setempat yang dikenal vokal dan kritis yang enggan disebut namanya menyampaikan pengaduan masyarakat ke wartawan perihal program ketahanan pangan diduga sarat penyimpangan hingga akhirnya menemui Ketua Badan Permusyawaratan desa (BPB) Kebuntekdalam Aman Afandi (AA) untuk konfirmasi terkait pengadaan peternakan ayam petelur sumber ADD 2025 (25/4/2026) ujarnya mengatakan ke wartawan bahwa nilai anggaran sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta) baru terealisasikan di Bulan Mei 2026, namun berbeda dengan keterangan Sekdes Faqih menjelaskan nilainya Rp.130.Jt. (26/4/2026).
Dengan perbedaan keterangan yang tidak sinkron antara Sekdes dengan BPD menimbulkan tanda tanya kenapa Ketuanya tidak mengerti APBDes ternyata setelah ditelusuri dan berdasarkan keterangan salah satu perangkat desa Kebuntelukdalam yang enggan disebut namanya mengatakanAman Afandi benar sebagai ketua BPD katanya kepada Redaksi radarjatim.co, hingga tupoksinya tidak berfungsi maksimal sebab rangkap jabatan dan terkesan formalitas saja sebab Ketunya juga sibuk dengan tugas pekerjaan sebagai ASN OPD Dishub Gresik.
Warga tersebut menegaskan bahwa berdasarkan regulasi terbaru (UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa) sebagai perubahan pengganti UU Nomor : 6 tahun 2014, ASN (PNS/PPPK) tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota maupun ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini dilarang untuk menghindari konflik kepentingan dan menjamin kinerja penuh.
Lanjut Warga, ASN (PNS/PPPK) dilarang rangkap jabatan sebagai perangkat desa jika menerima gaji ganda dari anggaran negara (APBN/APBDES). Tindakan ini dianggap pelanggaran hukum, berpotensi menimbulkan kerugian negara, dan melanggar aturan larangan penghasilan ganda, sehingga wajib memilih salah satu jabatan.
Sementara itu Ketua BPD Kebuntelukdalam Aman Afandi saat dikonfirmasi radarjatim.co perihal status ASN merangkap Ketua BPD Kebuntelukdalam, Ya benar ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah Kadishub Gresik Kusaini saat dihubungi Redaksi radarjatim.co terkait rangkap jabatan, Ndak boleh mas, Diingatkan saja mas….mungkin mereka blm tahu, Pendekatan dulu saja mas…itu juga masyarakat kita, Yg pertama belum ada laporan terkait itu…yg kedua itu kewenangan BKPSDM Atau PMD, Kita punya kewajiban mengedukasi masyarakat mas….karena mungkin mereka blm banyak tentang aturan….jadi semua yang terjadi jangan kemudian dijadikan bulan bulanan, Ujarnya. Jum’at (8/5/2026).
(Red)
