Jakarta || Radarjatim.co ~ Bayangkan seseorang melamar kerja di sebuah perusahaan besar menggunakan dokumen ijazah yang bermasalah. Ketika kebohongannya terbongkar di pengadilan dan perusahaan bersiap memecatnya, orang itu buru-buru menyerahkan surat pengunduran diri lalu dengan santai menuntut uang pensiun seumur hidup, rumah mewah, dan pengawal pribadi dari uang perusahaan.
Terdengar tidak masuk akal? Itulah gambaran paling sederhana dari upaya penyelundupan hukum terkait klaim fasilitas mantan pejabat tinggi negara seperti wapres Gibran. Menganggap seorang pejabat yang mundur akibat cacat syarat administrasi tetap berhak mengantongi pensiun puluhan juta rupiah per bulan seumur hidup, rumah mewah dari negara, dan pengawalan khusus adalah pemutarbalikan logika hukum yang mencederai keadilan publik.
Fasilitas dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 dirancang sebagai bentuk penghormatan negara bagi pejabat yang menuntaskan tugasnya secara sah dan bermartabat, bukan sebagai “hadiah hiburan” atau kompensasi finansial bagi pejabat seperti wapres yang melarikan diri dari proses pemakzulan akibat gugurnya syarat konstitusional pencalonan.
Jangan Memotong Pasal Seenaknya
Jangan pernah mencoba memotong pasal seenaknya demi membenarkan akal-akalan hukum. Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 secara tegas mengunci syarat bahwa uang pensiun penuh 100%, rumah kediaman dari negara, dan pengawalan khusus hanya diberikan kepada pejabat yang “berhenti dengan hormat”.
Mundur secara mendadak setelah dokumen syarat pendidikannya dibatalkan pengadilan—terlebih di tengah guliran hak konstitusional lembaga legislatif—sama sekali bukan berhenti dengan hormat. Itu adalah manufer taktis dan akal licik untuk kabur dari vonis pemakzulan wapres berdasarkan konstitusi.
Lebih mendasar lagi, dalam kerangka Hukum Administrasi Negara (UU Nomor 30 Tahun 2014), jika dokumen syarat pencalonan terbukti cacat hukum sejak awal, maka surat keputusan penetapannya sebagai pejabat negara otomatis batal demi hukum sejak hari pertama (ex tunc). Bahasa sederhananya: secara hukum, ia tidak pernah sah menduduki jabatan tersebut.
Karena tidak pernah sah menjabat sebagai wapres cacat hukum dan moral, mustahil ia bisa menyandang gelar kehormatan untuk menagih uang pensiun dari keringat pajak rakyat. Jangankan menuntut rumah mewah dan tunjangan seumur hidup, pejabat yang statusnya batal demi hukum justru wajib mengembalikan seluruh gaji serta fasilitas negara yang terlanjur dinikmati sejak hari pertama dilantik, sekaligus mempertanggungjawabkan dokumen bermasalah tersebut di hadapan hukum pidana!
5 Alasan Hukum Mengapa Hak Pensiun Itu Gugur Total bagi Wapres Gibran:
1. Bukan Berhenti dengan Hormat: Pasal 6 UU 7/1978 hanya memberi pensiun dan fasilitas bagi purnatugas yang terhormat, bukan yang mundur demi menghindari pemakzulan di Parlemen.
2. Jabatan Batal Sejak Hari Pertama: Berdasarkan UU 30/2014, gugurnya syarat fundamental di pengadilan membuat penetapan awal batal sejak awal (ex tunc), sehingga status mantan pejabat otomatis tidak pernah ada.
3. Pantang Memanen Hasil Curang: Prinsip hukum universal Nullus Commodum Capere Potest De Sua Iniuria Propria melarang siapa pun menikmati keuntungan finansial negara dari cacat prosedur yang dibuatnya sendiri.
4. Wajib Mengembalikan Pendapatan Negara: Pejabat yang statusnya batal demi hukum tidak berhak menuntut pesangon, melainkan wajib mengembalikan seluruh hak keuangan yang dipakai sejak hari pelantikan.
5. Pintu Masuk Penegakan Pidana Murni: Hilangnya legitimasi jabatan akibat cacat dokumen membuka jalan lebar bagi penuntutan pidana pemalsuan dokumen otentik serta pengusutan kerugian keuangan negara karena menggunakan dokumen palsu dan memanipulasi peraturan perundang-undangan.
Kunci Penutup Celah di Parlemen (DPR Rl)
Mengundurkan diri tepat sebelum dipecat adalah trik klasik untuk menyelamatkan hak pensiun dan fasilitas negara. Agar akal-akalan ini mati total dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), desakan masyarakat kepada DPR dan MPR harus dikunci pada satu tuntutan mutlak:
MPR dilarang menerima surat pengunduran diri sepihak dan wajib menuntaskan proses konstitusional hingga terbit Ketetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
Hanya dengan ketetapan resmi tersebut, Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara memiliki benteng hukum yang sah untuk menolak pencairan satu rupiah pun dana pensiun maupun pengadaan fasilitas mewah dari uang rakyat. Kedaulatan hukum dan uang rakyat harus diselamatkan!.
(Red)
