GRESIK, Radarjatim.co – Beragam komentar miring dan sinis serta sumpah serapah beredar di sosial media facebook. Hal itu dipicu lantaran aksi demo yang dilakukan oleh para Kepala Desa se-Indonesia di depan Gedung MPR/DPR RI di Senayan Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Mereka mencibir aksi demo para kades tersebut dengan berbagai alasan. Seperti pelayanan kepada masyarakat yang belum maksimal, Pembagian bansos yang tidak tepat sasaran, Hingga banyaknya proyek desa yang amburadul dan terkesan asal-asalan, karena tidak sesuai RAB. Yang kemudian berujung korupsi oleh kepala desa dan berujung penjara.
Seperti komentar yang ditulis akun Supriadi “Barusan dapat jatah kendaraan Nmax, sekarang minta masa jabatan diperpanjang 9 tahun. Kok gak mesisan (tidak sekalian) seumur hidup” atau komentar yang dilontarkan oleh akun Ahmadi “Demo berjuang untuk perutnya sendiri, bukan untuk masyarakatnya. Kerja juga gak becus” dan beragam komentar lainnya.
Meskipun, juga ada beberapa warga masyarakat yang mendukung aksi tersebut, Tapi dengan harapan agar tidak terjadi disharmonisasi di masyarakat pasca Pilkades (pemilihan kepela desa). Serta agar kepala desa bisa lebih tenang dalam menjalankan tugas-tugas dan programnya.
Seperti diketahui, Rombongan kepala desa itu berangkat ke Jakarta, dari desanya masing-masing pada hari Senin, 16/1/2023.
Aksi demo 294 Kades dari Kabupaten Gresik, 7.500 Kades se-Jawa Timur serta 30.000 Kades se-Indonesia tersebut, salah satunya bertujuan untuk meminta perpanjangan masa jabatan kepala desa. Dari sebelumnya, 1 periode menjabat selama 6 tahun menjadi 9 tahun dalam 1 periode.
Setidaknya ada 3 Tuntutan kepala desa se-Jawa Timur yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jawa Timur dan Perkumpulan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Jawa Timur:
1. Masa jabatan kepala desa 6 tahun menjadi 9 tahun harga mati
2. Masuk Prolegnas dan Pengesahan Revisi UU No 6 Tahun 2014 sebelum Pileg dan Pilpres tidak bisa ditawar lagi
3. Siapapun Dewan atau Partai manapun yang tidak mendukung akan kita nihilkan suaranya di desa
Aksi demo para kades (kepala desa) di depan Gedung MPR/DPR RI berujung manis. Karena tuntutan mereka akhirnya dipenuhi oleh Komisi II DPR RI yang membidangi urusan dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu.
Komisi II DPR RI yang di ketuai oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari Fraksi Golkar ini berjanji akan memasukkan usulan para Kades pada Prolegnas 2023. Sontak saja para Kades se-Indonesia itu bersujud syukur di halaman depan Gedung MPR/DPR RI.
(Redaksi)
