JAKARTA | RADARJATIM.CO – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) didesak melakukan penataan ulang terhadap mekanisme upaya hukum perlawanan dalam perkara perdata, khususnya terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.
Pasalnya, mekanisme perlawanan yang sejatinya ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang dirugikan justru dinilai berpotensi menjadi alat untuk mengulur-ulur pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Praktik tersebut pada akhirnya dapat mencederai rasa keadilan dan mengganggu kepastian hukum bagi pihak yang telah memenangkan perkara.
Pandangan kritis tersebut disampaikan Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, melalui keterangan persnya.
Menurut Andi Muhammad Asrun, persoalan perlawanan terhadap putusan perdata harus menjadi perhatian serius Mahkamah Agung. Sebab, dalam praktiknya, pengajuan perlawanan yang dilakukan berulang kali berpotensi memperpanjang proses hukum dan menghambat pelaksanaan putusan yang seharusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
“Upaya hukum perlawanan jangan sampai menjadi alat untuk memperpanjang penundaan eksekusi putusan pengadilan perdata. Kondisi seperti ini dapat mencederai rasa keadilan bagi pihak yang telah memperoleh kemenangan melalui proses peradilan,” demikian pokok pandangan yang disampaikan dalam press release tersebut.
Perlawanan Seharusnya Melindungi Hak Pihak Ketiga
Secara hukum acara perdata, mekanisme perlawanan pihak ketiga atau derden verzet pada prinsipnya merupakan instrumen hukum untuk melindungi kepentingan pihak di luar perkara yang merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan.
Dasar hukum yang menjadi rujukan antara lain Pasal 378 sampai dengan Pasal 384 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) serta Pasal 195 ayat (6) Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
Dalam prinsip hukum acara perdata, putusan pengadilan pada dasarnya mengikat para pihak yang berperkara, yakni penggugat dan tergugat. Karena itu, mekanisme perlawanan pihak ketiga harus ditempatkan sesuai fungsi dan tujuan hukumnya.
Berbeda dengan pemeriksaan perkara tata usaha negara (TUN), yang memungkinkan keterlibatan pihak ketiga melalui mekanisme intervensi sebagai Tergugat Intervensi, dalam perkara perdata mekanisme perlindungan pihak ketiga memiliki karakter dan pengaturan tersendiri.
Menurut Asrun, persoalan muncul ketika mekanisme perlawanan tidak lagi digunakan semata-mata untuk melindungi kepentingan hukum pihak ketiga, tetapi justru dimanfaatkan untuk menghambat pelaksanaan putusan pengadilan.
Perlawanan Berulang, Eksekusi Terus Tertunda
Fenomena yang menjadi perhatian adalah adanya pengajuan perlawanan lebih dari satu kali terhadap perkara yang berkaitan dengan objek sengketa dan pelaksanaan eksekusi yang sama.
Berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan dalam press release tersebut, terdapat perkara di salah satu Pengadilan Negeri di Pulau Jawa yang mengalami hingga lima kali penerbitan perintah eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Namun, proses pelaksanaan eksekusi terus dihadapkan pada pengajuan perlawanan.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas hukum acara perdata dalam menjamin pelaksanaan putusan pengadilan.
Bahkan, persoalan perlawanan terhadap putusan perdata juga disebut melibatkan pejabat negara, baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.
Perlawanan Kedua Dikabulkan, Padahal Perlawanan Pertama Ditolak
Persoalan yang lebih kontroversial juga dilaporkan terjadi di salah satu Pengadilan Negeri di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam perkara tersebut, pemohon yang sama mengajukan perlawanan untuk kedua kalinya di pengadilan negeri yang sama. Padahal, pengajuan perlawanan pertama sebelumnya telah ditolak.
Namun, pada pengajuan perlawanan kedua, permohonan tersebut justru dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang sama dan berakibat pada terhambatnya atau batalnya pelaksanaan eksekusi putusan perdata.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apa dasar hukum yang digunakan untuk mengabulkan perlawanan kedua dari pemohon yang sama, setelah perlawanan pertama ditolak?
Apakah terdapat fakta baru, kepentingan hukum baru, atau dasar hukum lain yang dapat membenarkan pengajuan perlawanan tersebut?
Persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka berdasarkan pertimbangan hukum dan dokumen putusan yang bersangkutan. Konsistensi penerapan hukum acara merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
MA Harus Menjamin Kepastian Hukum
Andi Muhammad Asrun menilai Mahkamah Agung perlu mengambil langkah konkret untuk menata kembali mekanisme perlawanan dalam perkara perdata.
Penataan tersebut diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan instrumen hukum yang justru menghambat pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Mahkamah Agung perlu memperjelas persyaratan pengajuan perlawanan, kedudukan hukum pemohon, serta batasan pengajuan perlawanan berulang terhadap objek dan dasar sengketa yang sama.
Selain itu, perlu ada pedoman yang jelas mengenai hubungan antara pengajuan perlawanan dan pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, setiap pengajuan perlawanan dapat diperiksa secara objektif berdasarkan hukum, tanpa serta-merta menjadikannya sarana untuk menunda eksekusi.
Sebab, hak pihak ketiga untuk mendapatkan perlindungan hukum memang harus dihormati. Namun, perlindungan tersebut tidak boleh mengorbankan hak pihak yang telah memperoleh putusan pengadilan melalui proses hukum yang sah.
Jangan Biarkan Putusan Pengadilan Menang di Atas Kertas
Pada prinsipnya, kewibawaan lembaga peradilan tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan putusan, tetapi juga dari kemampuan memastikan putusan tersebut dilaksanakan.
Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan nyata bagi pencari keadilan. Jika pelaksanaan eksekusinya terus tertunda akibat perlawanan yang diajukan berulang kali tanpa batasan yang jelas, maka tujuan penegakan hukum menjadi sulit diwujudkan.
Karena itu, Mahkamah Agung perlu menjadikan persoalan ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik perlawanan dalam perkara perdata.
Jangan sampai hukum acara justru menjadi instrumen untuk menghindari pelaksanaan hukum. Sebab, putusan pengadilan yang tidak kunjung dieksekusi bukan hanya persoalan administratif peradilan, melainkan juga persoalan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
(Red)






