Radarjatim.co | Pasuruan, ~Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI telah melarang pihak sekolah mewajibkan atau pun menjual buku tertentu untuk dimiliki siswa.
Kemendikbud menyatakan bahwa penyediaan buku sudah disiapkan dengan mekanisme pendanaan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Namun, yang terjadi di lapangan..! Bahwa selalu ditemukan praktik jual buku pendamping maupun lembar kerja siswa (LKS) atau modul yang pada saat ini di lingkungan sekolah Pemerintah Kota Pasuruan, Jawa Timur masih saja terjadi.
Meski di dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan telah di jelaskan secara rinci tentang itu.
Dan pasal 181 PP Nomor 17 Tahun 2010 sudah jelas bahwa pendidik dan tenaga kependidikan baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, ataupun bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
Bahkan Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 menjelaskan tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bahwa sekolah dilarang menjadi distributor buku LKS.
Seperti temuan yang terjadi di sekolah SDN Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Pasalnya kita sebagai awak media sangat merasa bingung dan merasa heran kepada pihak sekolah yang masih berani menjual buku pendamping maupun lembar kerja siswa (LKS) ataupun Buku Modul penunjang namanya.
Unik dan lebih parah lagi, untuk menyiasati hal tersebut , semua pembeli buku modul diduga dikoordinir kepala sekolah (Kasek) serta guru melalui kelompok pengurus Paguyuban di masing – masing kelas, dengan seakan – akan wali murid yang membeli sendiri ke pengurus Paguyuban yang telah ditunjuk itu.
Hal tersebut bermula dari pesan singkat WhatsApp melalui Group Paguyuban wali murid, seorang pengurus Paguyuban mengirim sebuah penawaran penjualan buku Modul sebagai penunjang siswa dalam belajar.
( 1 ). Modul yang di beli jumlah 7 modul :
1. Bahasa Indonesia Rp20.000
2. Matematika Rp20.000
3. PP Rp20.000
4. Seni terpadu Rp15.000
5. BHS inggris Rp12.000
6. BHS Jawa Rp11.000
7. PJOK Rp11.000
( 2 ). Tidak ada paksaan dan tidak wajib.
Meski para siswa tidak diwajibkan untuk membeli buku tersebut karena buku itu adalah merupakan buku penunjang belajar anak. Kami selaku awak media mempertanyakan maksud dan tujuan dari penawaran buku modul tersebut dan jawaban pengurus Paguyuban selalu memberi jawaban yang berbelit-belit..
Dan memberi keterangan bahwa mendapatkan buku modul tersebut dari CV yang tidak disebutkan namanya di serahkan ke kepala sekolah berlanjut ke pengurus Paguyuban. Ucap salah satu keterangan dari pengurus Paguyupan melalui pesan voice WhatsApp.(~rafifngadifa).
Sedangkan sekolah tersebut, kepala sekolah sudah pernah mendapatkan peringatan atau teguran atas kasus yang sama tutur salah satu Pengurus Paguyuban yang lain melalui chat whatsapp.(~Wike182). Tapi kenyataannya tetap saja dilakukan.
Terpisah pegiat peduli pendidikan, Umar Faruq menyoroti adanya peraktek jual beli buku modul dan LKS dengan memperalat Paguyuban orang tua untuk menjualnya hal tersebut harus disikapi oleh Kadisdik Pasuruan untuk segera dilakukan penindakan pada pihak oknum kasek dan guru di sekolah tersebut.
Umar menambahkan apapun alasan pihak sekolah menyediakan jual beli buku LKS dengan modus paguyuban orang tua siswa itu tidak dibenarkan sebab sesuai amanat UU ttg Sisdiknas bahwa pendidikan dasar itu harus bebas biaya dan tidak boleh sekolah dijadikan sebagai ajang bisnis atau komersial, imbuhnya
(Eko/bersambung)
