Gresik || Radarjatim.co – Ketua DPAC MADAS Sedarah Balongpanggang, H. Mat Yasin, menyampaikan harapan sekaligus masukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Pertamina agar memberikan kemudahan akses pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi kendaraan ambulans yang digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan.
Menurut H. Mat Yasin, dirinya pernah mengalami kesulitan saat hendak mengisi Pertalite untuk ambulans pribadi milik Tim MADAS Sedarah Kabupaten Gresik yang selama ini didedikasikan secara gratis untuk membantu masyarakat mengantar pasien, termasuk dalam kondisi darurat. Kendala terjadi karena tidak membawa barcode saat melakukan pengisian BBM.
Ia menegaskan, penyampaian aspirasi tersebut bukan untuk menyalahkan kebijakan yang telah berlaku, melainkan sebagai bentuk masukan agar regulasi yang ada dapat lebih mengakomodasi kepentingan kemanusiaan.
“Ambulans kami digunakan murni untuk kepentingan sosial. Siapa pun masyarakat Gresik yang membutuhkan pertolongan akan kami layani secara gratis. Karena itu, kami berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel ketika kondisi benar-benar darurat, misalnya petugas dapat memberikan kemudahan apabila barcode tertinggal, tentu dengan mekanisme verifikasi yang jelas agar tidak disalahgunakan,” ujar H. Mat Yasin.
Ia menilai dukungan pemerintah terhadap kegiatan sosial tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk bantuan anggaran. Kebijakan yang mempermudah pelayanan bagi relawan dan organisasi sosial juga merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat.
H. Mat Yasin mengusulkan agar pemerintah bersama Pertamina menyusun mekanisme khusus bagi ambulans sosial milik organisasi kemasyarakatan, yayasan, maupun relawan yang aktif melayani masyarakat. Misalnya melalui pendataan resmi, kartu identitas kendaraan sosial, atau sistem verifikasi yang dapat digunakan saat kondisi darurat.
Menurutnya, langkah tersebut akan memberikan kepastian bagi para relawan sekaligus tetap menjaga akuntabilitas penyaluran BBM bersubsidi.
Selain itu, ia juga berharap adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, Pertamina, dan operator SPBU agar petugas di lapangan memiliki pedoman yang seragam dalam menangani kendaraan ambulans sosial yang sedang menjalankan misi kemanusiaan.
“Harapan kami sederhana. Ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan secepatnya, jangan sampai pelayanan kemanusiaan terhambat hanya karena persoalan administratif yang sebenarnya masih bisa dicarikan solusi. Negara hadir bukan hanya melalui bantuan dana, tetapi juga melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Di akhir penyampaiannya, H. Mat Yasin berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan Pertamina untuk menyempurnakan kebijakan yang sudah ada. Ia meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan organisasi sosial akan semakin memperkuat pelayanan kemanusiaan serta memastikan masyarakat memperoleh pertolongan dengan cepat, mudah, dan tanpa hambatan yang tidak perlu.
Rois
