Madiun|| Radarjatim.co- , Kuasa hukum terdakwa Darwanto yang diwakili oleh Gempar SH. dalam pledoi yang dibacakan terkait kasus dugaan pemeliharaan satwa dilindungi, yaitu landak Jawa Darwanto didakwa jaksa penuntut umum(jpu) melanggar pasal 40A ayat (1) huruf d jo.pasal 21 ayat (2) huruf a undang undang RI nomor 32 tahun 2024,tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya,dibantah oleh kuasa hukum darwanto Gempar SH. HANYA KARENA memelihara dua ekor landak yang kemudian menjadi enam ekor tidak seharusnya dihukum,kamis 08 januari 2026.
Dalam pledoinya, kuasa hukum Gempar SH. menyampaikan bahwa kasus ini tidak sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum(jpu) karena tidak terdapat beberapa unsur yang menyatakan terdakwa melanggar (menangkap, menyakiti, membunuh serta memperdagangkan satwa) yang dilakukan terdakwa Darwanto adalah bentuk penyelamatan” bukan kejahatan yang merugikan orang lain atau bahkan negara.
Hanya niat menyelamatkan, melindungi, memelihara dua ekor landak yang ia temukan tersangkut jaring pagar di ladang jagung belakang rumahnya daripada dibunuh oleh orang yang tdak bertamggung jawab, karena memang pada kenyataanya landak merupakan hama pertanian didaerah terdakwa Darwanto/petani dekat hutan.
Kuasa hukum Darwanto juga menerangkan bahwa dengan tidak adanya sosialisasi dari pihak berwenang terkait satwa dilindungi, serta tidak adanya papan larangan hewan yang dilindungi, Sehingga masyarakat dianggap kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang satwa yang dilindungi
Terkait terdakwa sebagai anggota LSM, terdakwa hanya terbukti ikut dalam LSM anti korupsi yang bergerak dalam hal pengawasan dana publik ato hanya lembaga yang bergerak dalam hal pengawasan tentang koropsi bukan lembaga /LSM yang bergerak dibidang satwa,sehingga dianggap tidak mengetahui akan hal peraturan tentang satwa dilindungi,karna pada dasarnya sudah berbeda jalur.
kuasa hukum Darwanto meminta agar klienya di bebaskan dari segala tuntutan hukum serta membebankan seluruh biaya proses persidangan kepada negara, karena terdakwa tidak bersalah,hanya menyelamatkan, melindungi dan merawat, terlihat sehat gemuk gemuk bahkan sampai berkembang biak. Bukti adanya tindakan perdagangan/jual belipun juga tidak ditemukan dalam fakta persidangan imbuhnya.
pembacaan pledoi selesai dibacakan oleh kuasa hukum darwanto, jaksa penuntut umum meminta jawaban secara tertulis, maka selanjutnya sidang di agendakan senin 19 januari 2026 dengan jawaban dari jaksa penuntut umum(JPU).
Masyarakat semakin antusias dalam kasus ini,apa hasil putusan majelis hakim nantinya menjadi hal yang paling ditunggu publik, sesuai fakta persidangan serta putusan seadil adilnya ssuai aturan yang berlaku.
(Edy/ka biro)
