Surabaya || RADAR JATIM.CO ~ Rencana pemerintah menghadirkan klinik di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) patut disambut baik sebagai ikhtiar mendekatkan layanan kesehatan ke desa. Namun, polemik muncul ketika diketahui klinik tersebut tidak mewajibkan keberadaan dokter. Pertanyaannya bukan sekadar soal niat baik, melainkan apakah desain hukumnya konsisten dan aman bagi pasien.
Apa yang diatur
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/737/2025, yang ditetapkan pada 18 Juli 2025 tentang petunjuk teknis klinik dan apotek desa percontohan, hanya mewajibkan klinik memiliki satu perawat, satu bidan, dan dua kader kesehatan untuk pelayanan dasar. Dokter tidak diwajibkan. Surat Izin Praktik tenaga kesehatan pada pelayanan dasar itu melekat pada puskesmas, dan kepala klinik diangkat dengan persetujuan kepala puskesmas. Wakil Menteri Kesehatan pun mengakui layanan ini dapat berjalan tanpa dokter di daerah yang kekurangan tenaga medis.
Di sisi lain, pada akhir Oktober 2026 Menteri Kesehatan menyatakan klinik Kopdes berstatus seperti klinik pratama swasta dan dapat melayani peserta BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan menegaskan bahwa kerja sama hanya mungkin jika syarat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terpenuhi, termasuk izin operasional dan izin praktik dokter.
Dua pernyataan yang sulit dipertemukan
Di sinilah persoalan hukumnya. Pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik mensyaratkan klinik pratama dipimpin dokter atau dokter gigi sebagai penanggung jawab, dan klinik yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker. Klinik juga wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Bila klinik Kopdes disebut sebagai klinik pratama, desain tanpa dokter jelas bertentangan dengan aturan tersebut.
Kedua, bila klinik Kopdes dimaknai sebagai perpanjangan tangan puskesmas, ia sebenarnya bukan klinik menurut Permenkes 9/2014, melainkan pos layanan sejenis pustu atau poskesdes. Pembacaan ini lebih masuk akal, tetapi menimbulkan masalah baru: penggunaan nama “klinik” dapat menyesatkan masyarakat dan BPJS, serta mengaburkan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan layanan.
Ketiga, soal hierarki norma. Keputusan menteri adalah instrumen teknis. Ia tidak semestinya melonggarkan persyaratan yang diatur peraturan menteri dan undang-undang di atasnya, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya, yang membatasi kewenangan tindakan medis hanya pada tenaga yang berwenang atau melalui delegasi yang sah.
Argumen pendukung
Pembela kebijakan ini punya poin yang tidak boleh diabaikan. Banyak desa tidak memiliki dokter sama sekali. Perawat dan bidan yang berpraktik di bawah pengawasan puskesmas dapat menjadi garda terdepan layanan dasar, imunisasi, kesehatan ibu dan anak, serta penapisan awal. Obat yang lebih dekat dan lebih murah juga membantu warga. Dalam kondisi keterbatasan, layanan terbatas lebih baik daripada tidak ada layanan.
Argumen penentang
Kritik juga kuat. Tanpa dokter, risiko salah diagnosis dan keterlambatan rujukan meningkat. Tanggung jawab hukum menjadi kabur: apakah puskesmas, pengurus koperasi, atau tenaga kesehatan yang menanggung akibatnya? Kalangan profesional kesehatan mengingatkan bahwa tata kelola koperasi berbeda dari fasilitas kesehatan konvensional, sehingga mutu layanan rentan melemah. BPJS Watch bahkan menilai memperbanyak puskesmas lebih tepat daripada menggantungkan layanan pada klinik Kopdes. Dorongan keuntungan unit usaha juga berpotensi berbenturan dengan etika pelayanan.
Jalan tengah
Kebijakan ini tidak perlu dibatalkan, tetapi perlu dirapikan secara hukum:
1. Luruskan nama dan status. Bila tanpa dokter, jangan disebut klinik pratama. Gunakan istilah yang jelas, misalnya pos layanan kesehatan desa.
2. Naikkan dasar hukumnya. Aturan sepenting ini sebaiknya berbentuk peraturan menteri atau peraturan yang lebih tinggi, bukan hanya keputusan menteri percontohan.
3. Tegaskan tanggung jawab. Tetapkan secara tertulis siapa penanggung jawab klinis, alur rujukan, dan dukungan telemedisin dengan dokter puskesmas.
4. Jangan klaim BPJS sebelum syarat FKTP terpenuhi. Standar mutu tidak boleh dinegosiasikan demi target kuantitas.
5. Evaluasi terbuka. Hasil percontohan perlu dipublikasikan sebelum diperluas ke puluhan ribu koperasi.
Penutup
Akses kesehatan adalah hak warga, tetapi akses tanpa jaminan mutu dan kepastian hukum dapat berubah menjadi risiko. Pemerintah perlu memastikan bahwa semangat koperasi tidak mengorbankan keselamatan pasien. Warga desa berhak atas layanan yang dekat sekaligus aman.
