Surabaya | radarjatim.co. ~ Walikota Surabaya dan DPRD Surabaya Komisi C menggelar sidak permasalahan Penghuni Apartment Balai Hinggil dan pengelola .
Karna menyangkut nasib warga penghuni yang kehilangan Akses lift dikarenakan permasalahan selisih paham soal besaran iuran dengan pihak pengelola Balai Hinggil.
Komisi C dan walikota Eri Cahyadi turun langsung kelokasi untuk mengurai permasalahan tersebut, hadir dilokasi ketua komisi C Eri Irawan dan Anggota Sukadar SH,Herlina Harsono Nyoto.
Eri Irawan sangat mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya dalam mengawal penyelesaian permasalahan yang terjadi di Apartment Balai Hinggil,wujud jalannya fungsi pengawasan terkait penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat.
Dengan kehadiran walikota warga berharap akan ada penyelesaian Antra pihak pengelola dan warga Apartemen, sudah ada beberapa klaster telah diurai dan menjadi kesepakatan bersama,tentu dengan membedakan mana yang dominan pemerintah daerah,dan mana yang diselesaikan secara perdata bila ada aspek aspek perjanjian antara fihak pengelola dan warga penghuni yang tidak disepakati salah satu fihak” imbuh Eri Irawan
Masalah pertama adalah tidak boleh ada pembatasan /pemutusan akses fasilitas dasar bagi para penghuni Apartemen.
Dengan kesepakatan tidak ada pemutusan akses lift tidak akan diputus lagi,untuk proses kenaikan iuran pengelolaan harus ada transparansi keuangan dan aspek lain yang dipermasalahkan.
Masalah tunggakan pembayaran pajak Bumi dan bangunan Eri Irawan mendukung langkah Pemkot Surabaya dalam membangun kepatuhan pembayaran pajak.
Bila pengembang ingin mencicil terhadap tunggakan pajak diperbolehkan,tapi tidak boleh menghapus pajaknya yang boleh melakukan komitmen pencicilan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
Pak walikota sudah sangat bijaksana terhadap pelaku usaha dan memahami tantangan yang dihadapi pelaku dunia usaha,tapi perlunya keterbukaan dan itikat baik termasuk dalam pembayaran pajak secara mengangssur” ujar Eri Irawan.
Soal pentelaan Apartemen yang sempat saat itu belum tuntas sehingga penyerahan SHM rumah susun juga belum terlaksana.
Menurut Eri Irawan hal ini membuat ketidakpastian meskipun ada yang sudah membayar lunas,pentelaan adalah gambar uraian batas yang jelas dari setiap satuan rumah susun.
Kami berharap pentelaan itu bisa selesai pak walikota menyampaikan Pemkot Surabaya terus mengawal dan jemput bola ke pengembang agar segera diselesaikan.
Eri Irawan menjelaskan penghuni Apartemen dan pengembang akan membahas transparansi laporan keuangan dan hal hal lainnya pada musyawarah lanjutan pada 23 Desember 2024 dengan di mediasi Pemkot Surabaya.
Harapan Eri dalam pertemuan lanjutan menjadikan win win solution menjadikan guyub rukun khas warga Surabaya.
(BSK)
