YOGYAKARTA | Radarjatim.co – Pemerintah Kabupaten Madiun menorehkan catatan manis dalam kinerja perekonomian daerah sepanjang tahun 2026. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun melesat hingga 7,48 persen pada Semester I, ditopang oleh capaian investasi yang membanggakan—menembus angka di atas 90 persen dari target tahunan per September 2026.
Capaian impresif tersebut dipaparkan secara rinci dalam Forum Penguatan Kemitraan Pers yang digelar di Auditorium Royal Darmo, Yogyakarta, Kamis (5/11/2026).
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengungkapkan bahwa lompatan ekonomi daerah ini tidak lepas dari optimalisasi pembangunan infrastruktur pendukung, terutama konektivitas akses jalan tol serta alokasi belanja jalan daerah yang porsinya mencapai 89,05 persen.
Guna menjaga iklim investasi tetap kondusif sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja lokal, Pemkab Madiun juga telah menyiapkan langkah strategis berupa pencadangan 13 persen tata ruang wilayah khusus untuk pengembangan sektor industri dan UMKM.
”Langkah ini kami siapkan untuk menyerap potensi sekitar 3.000 lulusan SMK dan SMA setiap tahunnya. Selain itu, kami memperkuat kolaborasi pendidikan vokasi bersama Universitas Sebelas Maret (UNS) yang telah membuka lima program studi di Madiun,” ujar Hari Wuryanto.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, menegaskan bahwa derasnya arus investasi berdampak langsung pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Madiun, hingga mampu menekan angkanya berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.
Keberhasilan ini dijalankan secara berkesinambungan melalui lima pilar pembangunan daerah:
Pengentasan pengangguran
Penanggulangan kemiskinan
Peningkatan kualitas layanan kesehatan
Pemenuhan akses pendidikan
Penyediaan standar hidup layak bagi masyarakat
Demi mengawal keberlanjutan program pembangunan menuju visi Madiun Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera), Pemkab Madiun mengusung skema pentahelix yang menyinergikan lima elemen vital: birokrasi, pelaku industri, akademisi, masyarakat, serta media massa.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Madiun, Suntoko, menggarisbawahi pentingnya peran pers dalam roda pemerintahan. Menurutnya, kemitraan dengan insan pers bukan sekadar sarana publikasi, melainkan instrumen kontrol sosial dan verifikasi informasi bagi publik.
”Kami memposisikan rekan-rekan pers sebagai mitra kritis sekaligus benteng penyaring kabar bohong (hoaks) demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegas Suntoko.
(Edi Wibowo)
