BAWEAN, RADARJATIM.CO – Komitmen memperkuat dan menertibkan tata kelola keuangan desa di wilayah kepulauan terus dipacu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menggelar lokakarya strategis di Pulau Bawean, Jumat (30/10/2026).
Kegiatan bertajuk “Sinkronisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mendukung Program Prioritas Nasional, Daerah dan Desa” tersebut dipusatkan di Gedung KPRI Kecamatan Sangkapura dan diikuti jajaran pemerintah desa dari dua kecamatan, yakni Sangkapura dan Tambak.
Hadir langsung dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Gresik Abu Hasan, jajaran tim Kejari Gresik, Camat Sangkapura (yang juga mengampu kepemimpinan di Kecamatan Tambak), seluruh Kepala Desa se-Pulau Bawean, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga para sekretaris desa.
Dalam arahannya, Kepala Dinas PMD Gresik, Abu Hasan, menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan dini terhadap segala potensi penyalahgunaan anggaran merupakan harga mati dalam pengelolaan Dana Desa.
“Tata kelola yang baik adalah kunci utama pembangunan desa. Kami bersama Kejari hadir di Pulau Bawean untuk memastikan seluruh pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai koridor regulasi serta benar-benar menunjang program prioritas nasional, daerah, maupun desa,” tegas Abu Hasan.
Sementara itu, tim Kejari Gresik memaparkan materi pendampingan hukum yang menitikberatkan pada langkah-langkah preventif pencegahan tindak pidana korupsi. Para perangkat desa dibekali pemahaman teknis terkait ketertiban administrasi, mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ), hingga tata cara mitigasi risiko hukum di lapangan.
Lokakarya interaktif ini mendapat respons dan antusiasme tinggi dari para kepala desa serta jajaran BPD se-Pulau Bawean. Sinergi erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), dan pemerintah desa ini diharapkan menjadi fondasi kuat melahirkan desa-desa yang mandiri, transparan, dan berintegritas di Pulau Putri.
(Red)
