By : Agus Supriono, SP (Mahasiswa Magister AgribisnisUniversitas Muhammadiyah Malang)
RADARJATIM.CO ~ Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 2 Tahun 2025 menggulirkan kebijakan besar, yaitu menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp. 6.500 per kilogram.
Langkah ini tidak main-main, sebagai salah satu strategi kunci menuju swasembada pangan nasional 2025, sekaligus tameng bagi petani dari jatuhnya harga di tengah panen raya. Program ini dijalankan lewat instruksi penyerapan gabah secara masif oleh BULOG di seluruh Indonesia.
Kebijakan pemerintah tersebut dapat mengurangi kekhawatiran petani mengenai fluktuasi harga gabah yang tidak stabil saat panen raya. Meski beberapa wilayah sudah mendapatkan harga yang sesuai dengan kebijakan pemerintah tersebut, namun kebijakan pemerintah ini belum sepenuhnya merata dirasakan oleh petani di seluruh wilayah.
Beberapa petani masih mengeluhkan harga gabah kering yang masih tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, seperti yang terjadi di Lampung Selatan, seorang petani mengungkapkan bahwa harga gabah kering padi A1 hanya mendapatkan harga Rp. 6300 Per Kg, sehingga petani tersebut menanyakan kepastian harga yang tidak sesuai antara kebijakan pemerintah, hal ini disampaikan dan disebarkan melalui akun resmi @sahabatgerindra.08.
Hal serupa juga terjadi di Sumatera Selatan, harga beli gabah masih di bawah Rp. 6500. Dilansir dari Tribunjatim.com (16/04), harga gabah di Tulungagung anjlok menjadi Rp. 5800 yang tak sesuai dengan ketentuan pemerintah, hanya petani yang terhubung ke Bulog yang mendapatkan harga Rp. 6500. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya petani yang tidak tersentuh oleh Bulog dan memilih menjual gabah kepada tengkulak karena beberapa alasan termasuk kebutuhan yang mendesak dan ketergantungan petani terhadap modal usaha dari tengkulak.
Peran BULOG Belum Maksimal..
Harga gabah yang tidak merata di semua wilayah tidak dirasa adil oleh semua petani, perlu peran penting bagi Bulog untuk menjangkau dan mengontrol gabah hingga ke pelosok negeri, setidaknya ada 4 aspek yang perlu di benahi oleh Pemerintah”
Mekanisme pembelian oleh BULOG di rasakan petani tidak sesuai dengan keadaan petani saat ini, “lebih ribet”, petani tidak bisa fleksibel untuk memanen dan menjual ke BULOG karena ada syarat-syarat yang harus di penuhi petani untuk bisa menjual ke BULOG, terutama terkait waktu panen, di satu sisi petani Indonesia saat ini, khususnya di Jawa adalah petani tua dan tradisional sehingga keterbatasan tenaga kerja panen menjadi hambatan untuk bisa memanen sesuai jadual yang di keluarkan oleh BULOG,
Peran tengkulak masih lebih besar dan lebih masuk ke hati petani dalam hal servis dan fleksibiliti. Kurangnya peran BULOG yang di rasakan petani dan adanya syarat-syarat untuk menjual ke BOLOG membuka celah bagi para tengkulak untuk masuk ke petani dengan membeli harga di bawah HPP. Untuk menyikapi hal ini alangkah baiknya para tengkulak yang selama ini berperan sebagai pembeli gabah petani di jadikan mitra resmi BULOG sehingga dapat memaksimalkan peran BULOG sampai ke pelosok dengan maksimal untuk menyerap gabah petani, selain itu pemerintah dapat mengontrol penerapan harga HPP dengan menjadikan tengkulak sebagai mitra resmi.
Kurangnya fasilitas saranan dan prasarana dan kesiapan BULOG dalam menyerap gabah petani dikala puncak panen menjadi masalah serius, oleh karena itu pemerintah perlu dengan cepat meningkatkan capabiliti BULOG di semua sisi baik dalam sumberdaya manusianya maupun saranan dan prasarana lainnya
Pemerintah perlu meningkatkan koperasi atau Lembaga permodalan untuk petani, Menggali dari salah satu kelompok tani di area Blitar, dari total 139 Petani ada sekitar 42 petani yang tergantung dengan tengkulak terkait permodalan (untuk menggarap sawahnya) dengan adanya hal ini maka petani tersebut secara tidak langsung di harusnya menjual gabahnya ke tengkulak yang umumnya membeli gabah di bawah harga HPP
Pemerataan penyerapan gabah petani dengan harga HPP 6,500 Per Kg bukan pekerjaan ringan, butuh keseriusan dari instansi terkait yang sudah di tunjuk. Beberapa minggu lalu Menkopangan, Zulkifli Hasan, memberikan himbauan tegas untuk membeli gabah sekurang-kurangnya Rp. 6500, harga ini berlaku bagi seluruh pembeli gabah petani, hal ini berarti harga yang sama bukan hanya berlaku untuk Bulog saja, melainkan untuk tengkulak dan penggilingan padi. Himbauan tersebut juga menegaskan agar jangan main-main karena akan dipanggil oleh Polres. Namun apakah ini menjadi jurus yang manjur untuk menertibkan para tengkulak yang di satu sisi ibarat pahlawan bagi petani yang selalu ada kapanpun dan di manapun dan ke siapapun untuk menyerap hasil petani.
Masih cukup banyak PR bagi pemerintah dan BULOG dalam merealisasikan Janji Pemerintah, Mampuhkan pemerintah untuk merealisasikan? berapa lamakah pemerintah bisa merealisasikan setidak-tidaknya 90% dari total hasil panen petani.? Apakah cukup dalam 2 musim.? Atau 4 musim? Atau menunggu petani beralih profesi.?
Salam pejuang Pangan Nasional….
