Jakarta-|RADARJATIM.CO- Penyesuain tarif pajak tersebut per April 2022 mendatang akan naik menjadi 11 persen. Direktur Tax Research Institute Prianto Budi Saptono pun menilai rencana itu sebagai jalan tengah untuk menaikkan pendapatan negara di tengah situasi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan saat ini.
Menurutnya, kebijakan pemerintah tersebut juga bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara akibat terus merosotnya rasio pajak.
“Kebijakan penyesuaian tarif PPN menjadi 11% ini sudah win-win solution, karena dari 10 persen menjadi 11 persen diharapkan kenaikannya tidak terlalu signifikan. Di sisi lain untuk mengandalkan Pajak Penghasilan (PPh) saat ini juga sudah sulit,” kata Prianto Budi Saptono dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 2 Maret 2022.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada 2012 rasio pajak nasional masih sebesar 14 persen.
Namun angka tersebut terus merosot sampai tahun lalu.
Bahkan sejak 2019 rasio pajak Indonesia selalu berada di bawah 10 persen yaitu sebesar 9,76 persen pada 2019, lalu pada 2020 sebesar 8,33 persen, dan tahun lalu mulai mengalami kenaikan kembali menjadi 9,11 persen.
Rencana penyesuaian PPN sebesar 11 persen sudah diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP).
Penyesuaian PPN akan dilakukan secara bertahap, dengan pada tahun 2025 akan menjadi 12 persen.
Beleid tersebut juga menentukan bahwa PPN dapat diubah menjadi paling rendah sebesar 5 persen dan paling tinggi 15 persen.
Prianto Budi Saptono menambahkan, laju pesat ekonomi digital saat ini sedikit banyak mempengaruhi kebijakan pemerintah memilih itensifikasi PPN.
Ia menyoroti bagaimana perusahaan
Raksasa teknologi yang kini gemar melakukan tax planning guna mendapatkan tax treaty alias persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
“Sekarang dengan kondisi mengarah digital ekonomi,P3B memang punya banyak kelamaan sehingga untuk sementara tidak bisa mengandalkan PPh,”katanya
Sementara peningkatan PPh, dalam UU HPP dijelaskan prianto juga belum sepenuhnya rampung. Misalnya terkait benefit income natura alias klasifikasi mana yang merupakan objek pajak dan bukan, namun sampai kini pemerintah belum menentukan hal tersebut.
