Surabaya || RADARJATIM.CO ` Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM), tengah menjalani program magang mandiri selama empat bulan di Kumdam V/Brawijaya, yang berada di bawah Kodam V/Brawijaya, Program ini dimulai pada awal September 2025 sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Selama magang, mahasiswa tidak hanya terlibat dalam analisis kasus-kasus pidana militer berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tetapi juga membantu asistensi administrasi peradilan, seperti penyusunan dokumen dan monitoring pelaksanaan sidang prajurit. Pengalaman ini menjadi jembatan penting antara teori hukum pidana umum yang mereka pelajari di kampus dengan aplikasi nyata di lingkungan militer, di mana hierarki komando dan kode etik prajurit memainkan peran sentral dalam setiap proses hukum.
Selama proses magang berlangsung Mahasiswa diberi kesempatan untuk menghadiri persidangan militer bersama Kumdam V/Brawijaya selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa, Kumdam V/Brawijaya cukup banyak menangani kasus pidana seperti kasus THTI Prajurit, Narkotika, Asusila, dan KDRT dalam persidangan ini mahasiswa dapat menyaksikan bagaimana proses peradilan militer berlangsung mulai dari pembacaan dakwaan oleh Oditur militer, pemeriksaan saksi-saksi kunci termasuk rekan sejawat terdakwa, hingga presentasi barang bukti. Dalam persidangan pada perkara ini Majelis Hakim yang di Pimpin oleh seorang Letnan Kolonel.
Lettu Hendro Eko Witanto, S.H dan juga Serka Sutain, S.H., M.H selaku pembimbing Lapang selama magang dan juga selaku Penasehat Hukum Kumdam V/Brawijaya memberikan pendampingan penuh terhadap mahasiswa dalam menghadiri persidangan dan juga memberikan penjelasan terkait proses – proses persidangan militer dan juga menjelaskan bagiaman tugas selaku penasehat hukum dari prajurit yang menjadi terdakwa, disini Selaku Penasehat Hukum memberikan pendampingan penuh selama proses sidang perkara berlangsung.
Kehadiran mahasiswa FH UMM di Kumdam V/Brawijaya diharapkan menjadi model kolaborasi bagi universitas-universitas lain di Jawa Timur. Program magang semacam ini memberikan pandangan positif untuk kalangan masyarakat sipil bahwa instansi militer juga terbuka untuk umum dan siapa saja boleh dan berhak untuk belajar dan progrgam magang ini mendukung sinergi antara dunia akademik dan institusi pertahanan negara, sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) hukum yang kompeten menghadapi dinamika keamanan nasional di era pasca-pandemi dan konflik regional. Dengan pengalaman seperti ini, diharapkan lebih banyak lulusan hukum siap berkontribusi dalam penguatan supremasi hukum di ranah militer, sambil menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu prajurit.
