Irjen Pol Sandi Nugroho, Kadiv Humas Mabes Polri (Foto : Nawan/radarjatim)
Radarjatim | Jakarta – Setelah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR,Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga dipastikan mempertimbangkan saran dan masukan dari anggota DPR, terkait dengan keputusan soal pemecatan anggota Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Ipda Rudy Soik.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan bahwa Kapolda NTT akan mempertimbangkan saran dan masukkan dari Komisi III.
“Pastinya ada sistem yang mengatur bahwa prosesnya sedang berlangsung,dan tentu Bapak Kapolda akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan saran dan masukan dari Komisi III,”kata Kadiv Humas di Gedung Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).
Sebelumnya Kapolda NTT telah menjelaskan lengkap terkait perkara Ipda Rudy Soik saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senin (28/10/2024)
“Kapolda telah menindaklanjuti apa yang menjadi representasi hasil dari kebijakan RDP di Komisi III kemarin”,tambahnya.
Dikutip dari siaran Pers Komisi III DPR RI hasil RDP yang dilaksanakan Senin kemarin membuahkan beberapa kesimpulan bahwa Komisi III DPR RI meminta Kapolda NTT untuk fokus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus TPPO dan BBM ilegal tanpa pandang bulu dengan mengedepankan transportasi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara.
Dan juga evaluasi terkait keputusan PTDH terhadap Rudy Soik dan meminta Kapolda NTT untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.
Sebagai tambahan informasi,usai pemberhentian tidak hormat Ipda Rudi Soik sebagai anggota Polda NTT,akhirnya Komisi III DPR RI menggelar RDP dengan Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga.
Pewarta : Nawan
Kord Liputan Nasional
