Surabaya||Radarjatim co – Relawan Demokrasi Surabaya (RDS) geruduk DPRD Surabaya melakukan RDP ruang dengar pendapat di komisi A DPRD Surabaya.Jum,at(24/10).
Dihadiri KPU Surabaya,Relawan Demokrasi Surabaya,seluruh jajaran Komisi A DPRD Surabaya dipimpin langsung Ketua komisi A Yona BSM SH.MH.
Dalam keterangan hearing dari RDS menyampaikan adanya pelanggaran KPU Surabaya terkait Keikut sertaan Kolom kosong sebagai peserta pilkada Surabaya 2024,menurut advokasi hukum RDS cak Jojon dan cak Wardoyo SH “didalam keikutsertaan kolom kosong tidak diatur dalam keabsahan Hukum,KPU Surabaya merasa kebal hukum dengan menggabaikan hukum dan melakukan tindakan berdasarkan fakta politik tanpa memperhitungkan akses kedepannya,”ujar Wardoyo SH.
Dalam keterangannya komisioner KPU Surabaya Soeprayitno mengatakan didalam RDP komisi A DPRD Surabaya bahwa KPU Surabaya sudah menjalankan proses pilkada sesuai dengan tahapannya dan regulasinya ,karna kami hanya sebagai emplementator dari KPU RI.
Kami menjalankan regulasi dan tahapannya berdasarkan surat keputusan Dinas KPU RI nomor 1229 tahun 2024 tanggal 21 September 2024.
Jadi kami sudah menjalankan sesuai dengan aturan hukum mulai dari regulasi dan tahapannya sesuai arahan KPU RI.
Dalam RDP terdapat banyak masukkan dari Relawan Demokrasi Surabaya (RDS) yang akan menjadi sebuah usulan hukum pilkada yang akan dibawa sebagai bahan masukkan masyarakat Surabaya ke DPR-RI komisi II untuk menjadi bahan masukkan pilkada kedepan.Agar bisa menjadi pijakkan hukum buat Paslon tunggal.
Dalam proses pilkada Surabaya Relawan Demokrasi Surabaya(RDS)mengatakan karna tidak ada pijakkan Hukum nya kolom kosong dalam Pilkada Surabaya maka RDS menyatakan pemilihan Surabaya ditetapkan saja secara Aklamasi, karna Paslon 1 sudah didukung 18 parpol yang ada di parlement dan non parlement.
Surabaya Darurat Hukum, Surabaya Aklamasi ErJi saja agar bisa menyelamatkan Anggaran Negara ujar Wardoyo SH advokasi Hukum RDS.
(BSK)
