Surabaya || radarjatim.co- Komisi B DPRD Surabaya Sedianya menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak manajemen Apartemen Avaneu 88 terkait evaluasi kepatuhan pembayaran pajak,resmi ditunda karna ketidak hadiran pihak manajemen Evaneu 88. Rabu (28/05/2025)
Ketua komisi B DPRD Surabaya B,M,Faridz Afif menyatakan rasa kekecewaannya terhadap sikap pengelola manajemen Apartemen evaneu 88 karena sudah tiga kali tidak hadir dalam undangan DPRD Komisi B dalam pembahasan tunggakan pajaknya.ini sudah kali ke tiga undangan eveneu 88 tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
Padahal ini menyangkut tunggakan pajak yang seharusnya dibayarkan untuk kepentingan warga Surabaya “tandasnya.
Dengan tidak hadirnya selama tiga kali undangan ini mencerminkan tidak adanya itikad baik dari pengelola dalam menyelesaikan kewajiban pajak.
Dalam surat klarifikasi yang dikirimkan pihak Eveneu 88 mereka bersedia hadir bila rapat tersebut dilaksanakan secara tertutup tanpa adanya kehadiran media dan undangan resmi dikirimkan minimal tujuh hari sebelum rapat agar bisa memungkinkan adanya kordinasi internal,menginggat salah satu pemangku kepentingan PT.waskita karya Realty berada di jakarta.
Kami menganggap alasan tersebut tidak relevan karena undangan tersebut kami kirimkan sejak tanggal 22 mei 2025 intinya sudah sesuai dengan tenggat waktu sesuai dengan permintaanya,tapi masih ada saja alasan,hal itu sudah kami ikuti undangan sudah kami kirim seminggu sebelumnya.
Hal ini jelas jelas tidak mengindahkan undangan Kami” tandas Fariz.
Faridz menegaskan bahwa tindakan ini hanya ditunjukan pada pihak pengelola dan tidak akan berdampak pada para penghuni Apartemen.
Kami akan berkoordinasi dengan Bapenda untuk menentukan turun ke lapangan,hal ini penting sebagai bentuk ketegasan pemerintah terhadap para wajib pajak yang tidak patuh” Pungkasnya.
Sikap seperti ini tidak boleh dibiarkan karena menyangkut keadilan fiskal dan tanggung jawab sosial” ujarnya.
Kasus ini mencerminkan pentingnya komitmen dan transparansi dalam kewajiban perpajakan.
Ketidak hadiran manajemen evenue 88 secara berulang dalam undangan rapat yang membahas tunggakan pajak dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab hukum dan sosial.komisi B DPRD Surabaya bersama Bapenda akan menggambil langkah tegas memastikan keadilan pajak dan perlindungan kepentingan masyarakat kota Surabaya.
(BSK)
