Gresik || Radarjatim.co — Polemik dugaan hubungan terlarang yang menyeret seorang Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Slempit, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, hingga kini terus memicu sorotan publik. Warga menilai Pemerintah Desa Slempit belum menunjukkan langkah tegas meski dugaan perselingkuhan tersebut disebut telah diakui oleh pihak terkait dan disertai permintaan maaf.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan itu mencuat setelah sejumlah perwakilan masyarakat mendatangi kantor Desa Slempit pada 5 Desember 2025 untuk melaporkan dugaan perselingkuhan yang melibatkan Sekdes berinisial K dengan seorang perempuan berinisial DK yang diketahui masih berstatus sebagai istri orang sekaligus tetangga dekatnya.
Laporan tersebut diterima secara resmi oleh pemerintah desa melalui dua kepala dusun, yakni Dih dan Wiji. Pada awalnya, warga mendesak agar Sekdes diberhentikan dari jabatannya. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, tuntutan masyarakat kemudian mengerucut pada permintaan mutasi jabatan sebagai bentuk sanksi moral dan administratif.
Warga menilai persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai urusan pribadi semata. Sebab, perilaku aparatur desa dinilai berkaitan langsung dengan etika jabatan, moralitas pejabat publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan desa.
“Minimal ada mutasi jabatan. Dari posisi Sekretaris Desa dipindahkan ke perangkat lain yang saat ini kosong, misalnya di bagian pelayanan,” ujar salah seorang warga kepada tim media.
Di tengah tuntutan tersebut, Kepala Desa Slempit, Suyitno, justru menyatakan bahwa persoalan itu dianggap telah selesai. Saat dikonfirmasi pada Jumat (8/5/2026), ia mengaku telah menggelar pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan unsur warga.
“Sekarang sudah tidak ada apa-apa, sudah dibahas bersama. Masyarakat dan tokoh juga sudah memaafkan,” ujar Suyitno.
Ia juga menyebut belum ada sosok yang dinilai mampu menggantikan posisi Sekretaris Desa apabila dilakukan pergantian jabatan dalam waktu dekat.
Pernyataan tersebut langsung memicu bantahan dari sejumlah warga, khususnya pihak pelapor. Mereka menegaskan bahwa pemberian maaf tidak serta-merta menghapus tuntutan mutasi jabatan terhadap Sekdes yang bersangkutan.
“Kami memaafkan, tapi bukan berarti tuntutan hilang. Sampai sekarang kami tetap meminta ada sanksi mutasi,” tegas warga lainnya.
Warga juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam forum resmi atau musyawarah desa terbuka yang secara khusus membahas persoalan tersebut. Karena itu, mereka mempertanyakan klaim kepala desa yang menyebut masyarakat telah sepakat menyelesaikan polemik tanpa adanya mutasi jabatan.
“Kami sama sekali belum pernah diajak musyawarah resmi membahas ini. Alasan tidak ada yang mampu menggantikan Sekdes juga melukai masyarakat. Banyak anak muda Slempit yang berpendidikan dan punya kemampuan,” ungkap seorang warga.
Menurut warga, apabila posisi Sekdes benar-benar dibuka, diyakini banyak masyarakat yang siap mengikuti proses seleksi demi menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, baik dari sisi pembangunan maupun integritas moral aparatur.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Slempit turut membantah pernyataan kepala desa yang menyebut persoalan telah selesai sepenuhnya. Ia menegaskan bahwa pembahasan terkait dugaan pelanggaran moral tersebut hingga kini masih berlangsung dan mayoritas unsur masyarakat menghendaki adanya sanksi mutasi.
“Ketika pembahasan dilakukan, hampir sebagian besar elemen masyarakat, terutama BPD, setuju jika sanksinya berupa mutasi. Bagi kami, kondisi ini menjadi beban mental di tengah masyarakat. Jika tidak segera diselesaikan, situasi bisa semakin berkembang. Kami masih menunggu ketegasan kepala desa untuk mengambil keputusan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah perangkat desa cenderung enggan menyampaikan pendapat secara terbuka terkait penggantian posisi Sekdes karena khawatir dianggap memiliki kepentingan untuk merebut jabatan tersebut. Padahal, menurutnya, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan kepala desa sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan desa.
Situasi ini pun memunculkan pertanyaan publik mengenai komitmen Pemerintah Desa Slempit dalam menjaga integritas aparatur pemerintahan desa. Di tengah tuntutan masyarakat yang menginginkan ketegasan dan transparansi, sikap pemerintah desa dinilai akan menjadi cerminan sejauh mana etika dan moralitas aparatur benar-benar dijaga dalam roda pemerintahan.(tim)
