GRESIK, || RADAR JATIM CO – Organisasi Kemasyarakatan Informasi Dari Rakyat (IDR) Kabupaten Gresik resmi melaporkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gresik, Wongso Negoro, ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Gresik atas dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD.
Pengaduan tersebut disampaikan Ketua IDR Kabupaten Gresik, Choirul Anam, melalui surat resmi tertanggal 2 Juni 2026. Dalam laporannya, IDR menyoroti dugaan ketidaklengkapan perizinan Wisata Jati Sewu yang disebut berkaitan dengan anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Menurut Anam, pengaduan itu diajukan sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap integritas pejabat publik serta pentingnya penegakan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
“Ini menunjukkan bahwa jika anggota DPRD, apalagi sebagai Ketua Komisi II yang membidangi sektor yang dimaksud dalam pengaduan ini, meskipun melanggar peraturan dan nekat beroperasi sehingga pihak-pihak terkait pun melakukan pembiaran,” ujar Anam.
Dalam surat pengaduannya, IDR menjelaskan bahwa Wongso Negoro saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Gresik yang membidangi sektor pariwisata, penanaman modal, perizinan, perdagangan, dan UMKM.
Pengaduan tersebut tidak terlepas dari peristiwa meninggalnya seorang anak berusia enam tahun di kolam renang Wisata Jati Sewu, Kecamatan Menganti, yang menjadi perhatian publik pada Mei 2026 lalu.
Kasus tersebut ramai diberitakan sejumlah media lokal maupun nasional. Berdasarkan pemberitaan yang beredar, seorang bocah berusia enam tahun dilaporkan meninggal dunia setelah tenggelam di area kolam renang Wisata Jati Sewu. Peristiwa itu kemudian ditangani aparat kepolisian yang melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara.
Selain mengungkap kronologi kejadian, sejumlah media juga menyoroti aspek legalitas operasional wisata tersebut. Berdasarkan keterangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik yang dikutip berbagai media, Wisata Jati Sewu disebut telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun diduga belum melengkapi dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang menjadi bagian dari persyaratan operasional usaha.
Perhatian terhadap kasus tersebut juga datang dari sejumlah instansi terkait. Pascakejadian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik dikabarkan turut melakukan verifikasi lapangan terkait pemenuhan dokumen lingkungan di kawasan wisata tersebut.
Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat dan pemberitaan media, IDR menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Badan Kehormatan DPRD karena menyangkut integritas pejabat publik yang memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor yang berkaitan langsung dengan usaha tersebut.
Dalam pengaduannya, IDR menduga terdapat pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Gresik, di antaranya Pasal 4 huruf c, huruf d, dan huruf k yang mengatur kewajiban anggota DPRD untuk menaati peraturan perundang-undangan, menjunjung integritas, serta memberikan keteladanan kepada masyarakat.
Selain itu, IDR juga mengacu pada Pasal 6 ayat (2) yang mewajibkan anggota DPRD menjaga nama baik, citra, dan kewibawaan lembaga DPRD, serta Pasal 27 huruf b yang mewajibkan anggota DPRD melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tak hanya itu, IDR juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 161 huruf b dan huruf h yang mengatur kewajiban anggota DPRD untuk menaati peraturan perundang-undangan serta menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut IDR, apabila benar terdapat kegiatan usaha yang telah beroperasi tanpa memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang diwajibkan, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD Kabupaten Gresik.
Melalui surat pengaduannya, IDR meminta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gresik untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, BK DPRD diminta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik dimaksud.
IDR juga meminta BK DPRD memanggil pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan serta memeriksa legalitas dan kepatuhan usaha Wisata Jati Sewu terhadap ketentuan perizinan yang berlaku sebagai bagian dari pemeriksaan etik.
“Apabila terbukti melanggar, kami berharap Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan,” tulis IDR dalam surat pengaduannya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Wongso Negoro maupun pihak terkait di DPRD Kabupaten Gresik terkait pengaduan yang disampaikan IDR tersebut.
(Red)
