MADIUN || Radarjatim.co – Pengelolaan dana bantuan pemerintah melalui program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) tahun 2021 di Dusun Mutih, Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, memicu polemik serius. Alokasi anggaran senilai Rp200 juta yang bersumber dari APBN tersebut diduga dikelola secara sepihak, hingga berakhir dengan kematian seluruh ternak tanpa pertanggungjawaban yang transparan.
KETUA KELOMPOK MENGAKU HANYA TANDA TANGAN PROPOSAL
Fakta mengejutkan terungkap dalam pertemuan rutin anggota kelompok tani “Iki Matih Sidomulyo”, Jumat (15/05/2026). Ketua Kelompok, Firman, menegaskan di hadapan forum bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui alur pencairan maupun alokasi penggunaan dana bantuan tersebut.”Saya hanya menandatangani proposal pengajuan bantuan di awal. Setelah itu, saya tidak pernah menandatangani berkas atau dokumen apa pun lagi,” ujar Firman saat memberikan klarifikasi kepada awak media di hadapan anggota kelompok.
Firman menambahkan, dirinya sama sekali buta mengenai pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) hingga Berita Acara Pemusnahan/Penguburan hewan ternak yang dilaporkan mati. Proses pengambilan uang di bank pun diduga kuat melangkahi struktur organisasi resmi tanpa melibatkan dirinya selaku ketua dan bendahara kelompok.
KETUA UPKK SEBUT KEUANGAN DIKUASAI P. DWI
Senada dengan Firman, Ikhsan selaku Ketua Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) juga membongkar karut-marut pengelolaan dana tersebut di depan seluruh anggota. Ikhsan bersaksi bahwa pasca-dana bantuan cair dari bank, seluruh kendali keuangan langsung diambil alih oleh Duwi, yang saat itu menjabat sebagai bendahara UPKK sekaligus sekretaris kelompok.”Setelah dana itu cair, semua keuangan dipegang dan dihendel oleh Pak Duwi. Saya sendiri tidak tahu berapa spesifikasi nominal alokasi dana secara mendetail,” ungkap Ikhsan.
Ikhsan mengaku hanya dilibatkan secara fisik saat pembelian sasis ternak. “Saya memang diajak untuk belanja sapi ke salah satu blantik (makelar) sapi di daerah Bener, Caruban. Namun, soal kelanjutan SPJ dan laporan pertanggungjawaban ke dinas, saya sama sekali tidak tahu-menahu,” imbuhnya.
Sutris, atau yang akrab disapa Sugleng, salah satu anggota kelompok, ikut menegaskan dalam acara tersebut menggunakan bahasa Jawa, “Intine ngene mas, kelompok ki babar pisan gak ngerti masalah bantuan kui. Masalahe setiap ada kegiatan kudune laporane Pak Dwi ke kelompok iku enek, soal belanja dan lain-lain, tapi nyatanya ora enek.” (Intinya gini mas, kelompok kita itu tidak tahu sama sekali soal bantuan itu. Harusnya kalau ada kegiatan, Pak Dwi itu ada laporan soal belanja dan lain-lain, namun nyatanya tidak ada ke kelompok).
MANTAN BENDAHARA MENGHILANG PASCA SAPI MATI
Persoalan semakin pelik setelah seluruh sapi bantuan dilaporkan mati total. Firman mengenang, Duwi sempat menyatakan secara lisan kepada anggota bahwa dirinya siap bertanggung jawab secara pribadi.“Dulu ia sempat berucap, kalau ada apa-apa dengan sapi yang dipelihara itu, ia sanggup menggantinya,” kenang Firman.Namun, janji tersebut tidak terealisasi. Sejak seluruh ternak habis, Duwi dikabarkan tidak pernah lagi aktif dalam kegiatan rutin kelompok, termasuk acara pada malam yang dihadiri awak media (15/05), dan terkesan menarik diri dari tanggung jawab moral maupun administratif.
KLAIM WABAH PMK TANPA BUKTI MEDIS
Saat dikonfirmasi terpisah, Duwi mengakui adanya anggaran sebesar Rp200 juta tersebut. Ia merinci Rp80 juta digunakan untuk pengadaan sapi, sementara sisanya untuk pengadaan mesin chopper (pencacah pakan), kendaraan roda tiga, dan kandang komunal. Namun, detail rincian belanja modal senilai Rp120 juta tersebut dinilai anggota masih samar.Terkait kematian massal ternak, Duwi mengeklaim wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagai penyebab utama. Ia menyebut sapi-sapi mati bertahap sejak satu hingga dua tahun lalu dan telah dikubur di sekitar kandang.
PPL WUNGU BENARKAN MASALAH, DUGA SAPI MATI KARENA TIDAK TERAWAT
Guna mendapatkan keberimbangan informasi, awak media berhasil meminta konfirmasi dari pihak pembina lapangan. Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Wungu, Mahsuni SP, membenarkan adanya polemik dan kejadian yang menimpa kelompok tani “Iki Matih Sidomulyo” tersebut.
Terkait dengan administrasi kematian ternak, Mahsuni menjelaskan bahwa dokumen formal berupa berita acara kematian sapi sebenarnya ada. Namun, mengenai hasil visum medis atau pembuktian klinis penyebab kematian, dirinya sama sekali tidak mengetahuinya.
Menurut Mahsuni, informasi mengenai visum tersebut sekadar ucapan lisan yang disampaikan oleh Duwi kepadanya tanpa bukti otentik.
Lebih lanjut, Mahsuni mengungkapkan temuan lain di lapangan yang berbanding terbalik dengan klaim wabah penyakit. Pihaknya menduga kuat bahwa kematian massal sapi-sapi bantuan tersebut disebabkan oleh faktor kelalaian dan pola pemeliharaan yang buruk. Dari hasil pantauan, fisik sapi-sapi di kelompok tersebut terlihat sangat kurus dan kondisinya tampak tidak terawat dengan baik karena hanya dipelihara dan dikuasai oleh Dwi seorang.
Sempat disaat sapi itu masih sisa 4 ekor, diminta oleh kelompok guna di pelihara bersama,namun Dwi bersikukuh menolaknya, justru dia juga menyampaikan kalau ada apa apa dengan sapi sapi ini siap bertanggung jawab menggantinya.
DESAKAN AUDIT INVESTIGATIF ASET NEGARA
Mengingat program ini menggunakan anggaran negara tahun 2021, hilangnya aset tanpa laporan resmi dan administrasi yang sah mengindikasikan lemahnya pengawasan. Publik serta anggota kelompok kini mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif guna mengusut tuntas aliran dana dan pertanggungjawaban aset negara tersebut.
(Edi/Kabiro)
