Hak Waris Saham Produsen La Tulipe Digugat, Transparansi dan Legalitas Perubahan Struktur PT. Rembaka Dipertanyakan

Sidoarjo || RADAR JATIM.CO — Perselisihan mengenai hak kepemilikan saham dan kedudukan ahli waris dalam perusahaan keluarga PT. Rembaka, yang dikenal sebagai produsen kosmetik merek La Tulipe, kini memasuki ranah peradilan. Prabowo Handojo mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dan perubahan struktur perseroan tersebut.

 

Gugatan perdata dengan Nomor 202/Pdt.G/2026/PN SDA itu pada pokoknya mempersoalkan dugaan pengabaian hak Prabowo Handojo sebagai ahli waris atas bagian saham yang diklaim merupakan bagian dari harta bersama mendiang ayahnya, Prof. Indro Handojo, salah satu pendiri sekaligus pemegang saham PT Rembaka.

 

Melalui kuasa hukumnya, KRA Dwi Indrotito Cahyono, S.H., M.M., bersama tim Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang, Prabowo mengajukan gugatan tersebut pada 18 Mei 2026. Dalam materi gugatannya, ia mendalilkan bahwa hak atas bagian harta bersama telah dituangkan dalam sejumlah akta notariil setelah ayahnya meninggal dunia pada 4 Januari 2011.

 

Salah satu dokumen yang menjadi dasar gugatan adalah akta pembagian harta bersama dan hak ahli waris yang dibuat di hadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn., di Sidoarjo. Akta tersebut, menurut penggugat, telah mengatur pembagian hak antara Ny. Wiwiek Hidajati selaku istri almarhum dan Prabowo Handojo sebagai anak kandung, termasuk bagian yang berkaitan dengan kepemilikan saham PT Rembaka.

Baca Juga :  Akibat PPJB Warga Surabaya Melaporkan Notaris

 

Dalam konstruksi gugatannya, Prabowo menguraikan bahwa PT Rembaka didirikan pada era 1980-an sebagai usaha yang melibatkan dua keluarga dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing sebesar 50 persen.

 

Namun, setelah meninggalnya Prof. Indro Handojo pada 2011, penggugat mendalilkan terjadi sejumlah perubahan anggaran dasar, susunan kepengurusan, hingga komposisi kepemilikan saham perusahaan yang dinilai tidak melibatkan dirinya sebagai pihak yang mengklaim memiliki hak waris.

 

Bahkan, penggugat menyebut terdapat sekitar 10 kali perubahan anggaran dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sepanjang periode 2011 hingga 2026 yang dipersoalkan keabsahan serta proses hukumnya.

 

Menurut Prabowo, perubahan-perubahan tersebut semestinya memperhatikan dokumen pembagian harta bersama dan hak ahli waris yang sebelumnya telah dibuat secara notariil. Ia juga mendalilkan bahwa keberadaan dokumen tersebut telah diketahui oleh pihak manajemen perusahaan maupun notaris yang menangani perubahan anggaran dasar.

 

Persoalan ini kemudian turut menyeret Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn., sebagai turut tergugat. Hal tersebut berkaitan dengan perannya dalam pembuatan akta pembagian harta bersama pada 2011 sekaligus sejumlah akta perubahan anggaran dasar PT Rembaka pada periode berikutnya.

 

Melalui gugatan tersebut, Prabowo meminta majelis hakim menyatakan dirinya memiliki hak atas bagian saham dan kedudukan dalam struktur perusahaan sesuai dasar hak yang diajukannya.

Baca Juga :  KISAH SEDIH NASIB MASYARAKAT KOTA SBY TERDISKRIMINASI PELAYANAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI KOTA SURABAYA

 

Penggugat juga meminta agar dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) paling lambat 30 hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, ia memohon agar perubahan anggaran dasar PT Rembaka sejak 2011 hingga 2026 yang dipersoalkan dalam gugatan dinyatakan batal demi hukum.

 

Tidak berhenti pada persoalan kepemilikan saham, penggugat turut meminta keterbukaan dokumen perusahaan, meliputi akta pendirian, seluruh perubahan anggaran dasar, daftar pemegang saham, laporan keuangan, laporan perpajakan, serta notulen RUPS sejak 2011 hingga saat ini.

 

Permintaan tersebut menjadi bagian penting dari upaya penggugat untuk memperoleh kejelasan mengenai riwayat kepemilikan saham, mekanisme pengambilan keputusan, serta tata kelola perusahaan selama periode yang disengketakan.

 

Dalam perkembangan persidangan, berdasarkan uraian pihak penggugat, keterangan sejumlah saksi disebut turut menyinggung persoalan yang berkaitan dengan kondisi internal perusahaan.

 

Penggugat juga menyoroti adanya dugaan pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawan lama PT Rembaka yang menurut keterangannya belum memperoleh pembayaran pesangon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

 

Meski demikian, persoalan ketenagakerjaan tersebut perlu ditempatkan sebagai isu tersendiri yang membutuhkan verifikasi dokumen, keterangan para pihak, serta pemeriksaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga :  Jalin Sinergitas Bidang Hukum, Perkuat Perlindungan dan Hak-Hak Konsumen, LPK-RI DPC Gresik Gandeng Kejaksaan Negeri Gresik

 

Bagi Prabowo Handojo, perkara ini bukan semata-mata menyangkut pembagian saham dalam perusahaan keluarga. Lebih jauh, gugatan tersebut berkaitan dengan pengakuan hak ahli waris, transparansi pengelolaan perseroan, serta kepatuhan terhadap mekanisme hukum dalam setiap perubahan struktur dan kepemilikan perusahaan.

 

Perkara ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan perusahaan keluarga, khususnya ketika terjadi peralihan hak akibat meninggalnya salah satu pendiri atau pemegang saham.

 

Di sisi lain, seluruh dalil dan tuntutan penggugat masih harus diuji melalui proses pembuktian di persidangan. Pihak-pihak yang digugat juga memiliki hak untuk menyampaikan jawaban, bantahan, maupun bukti yang relevan guna memperoleh pemeriksaan secara objektif dan berimbang.

 

Kini, proses hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo menjadi ruang untuk menguji dasar kepemilikan saham, keabsahan dokumen, serta rangkaian perubahan anggaran dasar PT Rembaka yang dipersoalkan.

 

Publik pun menanti bagaimana majelis hakim menilai seluruh bukti dan argumentasi hukum dari masing-masing pihak. Sebab, dalam sengketa perusahaan keluarga, hak waris, kepemilikan saham, dan tata kelola perseroan bukan hanya menyangkut kepentingan individu, tetapi juga menyangkut prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak setiap pihak.

 

(Red).