Surabaya| www.radarjatim.co~Sidang perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Camat nonaktif Duduksampeyan Kabupaten Gresik, Suropadi kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Selasa (3/8/2021).
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamoni, SH MH dengan materi pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Gresik kepada terdakwa Suropadi.
Dalam sidang tersebut, terdakwa Suropadi yang didampingi 2 penasihat hukum (PH) dari Kantor Hukum Fajar Trilaksana, Rudi Suprayitno, SH, Muhlison, SH, jaksa menuntut Suropadi dengan hukuman 8 tahun penjara.
Terdakwa Suropadi juga dikenakan membayar denda Rp 300 juta atau 6 bulan kurungan, serta pengembalian uang negara Rp 1,04 miliar atau 1 tahun kurungan.
Lalu, apa reaksi PH Terdakwa Suropadi? Andi Fajar Yulianto, S.H.,M.H., C.TL, salah satu PH terdakwa menyatakan bahwa tuntutan jaksa terhadap kliennya sungguh di luar ekspetasi. “Boleh dikatakan tuntutan sangat istimewa. Ternyata untuk mencari sebuah keadilan memang tidak mudah,” ucap Fajar kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (3/8/2021).
Menurut Fajar, memberikan kata adil buat seorang Suropadi yang telah melakukan pengabdian, loyalitas tanpa batas serta segudang prestasi yang kasat mata di lingkup Pemkab Gresik tak ada sama sekali.
“Tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan jabatanya demi kemajuan wilayah Kecamatan Duduksampeyan pada khususnya dan berbagai prestasi membawa nama baik Pemkab Gresik, seakan lenyap begitu saja tanpa bekas,” cetusnya.
Menurut Fajar, tingginya tuntutan terhadap kliennya sangat tidak proposional dan tidak sebanding dengan jasanya. “Apalagi klien kami tetap merasa tidak pernah merugikan keuangan negara, karena senyatanya di lapangan banyaknya program kegiatan yang ada di wilayah dalam jabatannya tidak terdapat anggaran yang tersedia untuk itu,” bebernya.
Fajar kemudian mencontohkan, lomba-lomba dan kegiatan hari besar agama dan nasional. Sehingga, seorang camat harus memutar otak untuk subsidi silang memenuhi biaya kegiatan-kegiatan lain tersebut yang tidak tersedia untuk itu. “Secara materi fakta di persidangan pengakuan anak buah dalam penyimpangan-penyimpangan kinerja, dengan tegas klien kami tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan penyimpangan tersebut. Sehingga klien kami juga merasa sebagai korban dari perilaku bawahannya,” ungkap Sekretaris DPC Peradi Gresik ini.
Fajar menilai bahwa tuntutan 8 tahun itu tidak wajar terhadap kliennya dan sangat tidak proposional. “Makanya, kami pikir ini ada unsur pasal gregetan karena bagi Jaksa dianggap klien kami tidak kooperatif, karena selama ini ukuran kooperatifnya bagi Jaksa apabila salah satunya terdakwa wajib mengakui kesalahannya,” terangnya.
“Inilah salah satu alasan pemberat bagi Jaksa namun menurut kami tidak logis. Kami sebagai PH akan lakukan pembelaan di kesempatan sidang berikutnya,” pungkasnya.
(Red)
