GRESIK | RADARJATIM.CO — Persoalan konektivitas, transportasi laut, kelangkaan bahan pokok hingga layanan kesehatan kembali menjadi sorotan masyarakat Pulau Bawean.
Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean menggelar aksi di Alun-Alun Sangkapura, Bawean, Kamis (24/9/2026). Mereka membawa isu “September Hitam” sekaligus mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik yang dinilai belum mampu memberikan solusi permanen bagi persoalan masyarakat kepulauan.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Menolak Lupa September Hitam, Pentas Rakyat: Evaluasi Total Kinerja Pemkab Gresik.”
Bagi massa aksi, persoalan yang berulang setiap tahun tidak cukup dijelaskan hanya dengan faktor cuaca buruk dan gelombang tinggi. Mereka menilai pemerintah daerah perlu memiliki skema mitigasi dan transportasi alternatif agar pelayanan dasar masyarakat Bawean tidak terganggu ketika jalur penyeberangan utama mengalami kendala.
Kondisi tersebut, menurut Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean, juga berdampak terhadap sektor kesehatan. RS Umar Mas’ud disebut masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bawean.
Situasi menjadi semakin krusial ketika pasien membutuhkan penanganan atau rujukan ke wilayah Gresik daratan. Ketidakpastian transportasi laut dinilai dapat menjadi persoalan serius, khususnya bagi pasien dalam kondisi darurat dan ibu hamil yang membutuhkan pelayanan lanjutan.
Koordinator Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean, Saiq Khayran, dalam orasinya meminta pemerintah tidak menjadikan cuaca ekstrem sebagai satu-satunya alasan atas persoalan konektivitas Bawean.
“Jangan terus-terusan bersembunyi di balik alasan cuaca ekstrem. Krisis ini berulang bukan semata karena alam, tetapi juga karena belum adanya solusi permanen yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat Bawean,” ujar Saiq dalam orasinya.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat Bawean membutuhkan kepastian, baik dalam sektor transportasi maupun pelayanan kesehatan.
“Peningkatan status RS Umar Mas’ud dan kepastian moda penyeberangan adalah kebutuhan dasar masyarakat Bawean yang harus diperjuangkan secara serius,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean menyampaikan lima tuntutan utama.
Pertama, meminta Pemerintah Kabupaten Gresik menyusun sistem transportasi alternatif yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjamin konektivitas Bawean ketika penyeberangan reguler terganggu.
Kedua, meminta kejelasan serta tindak lanjut pembangunan Dermaga Plengsengan, yang diharapkan dapat menunjang konektivitas kapal Ro-Ro rute Bawean-Gresik.
Ketiga, massa mendesak agar KMP Drajat dapat dioperasikan sebagai armada penyeberangan reguler pada rute Bawean-Gresik.
Keempat, mendesak peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendorong peningkatan status RS Umar Mas’ud dari Tipe D menjadi Tipe C.
Kelima, massa mendorong pemerintah pusat agar agenda RUU Daerah Kepulauan dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maksimal pada 2027.
Aksi berlangsung tertib dan diakhiri dengan penyerahan naskah pernyataan sikap kepada pihak terkait.
Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean menyatakan akan terus mengawal tuntutan tersebut dan meminta pemerintah memberikan jawaban konkret terhadap persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat kepulauan.
Bagi mereka, persoalan Bawean bukan sekadar persoalan kapal yang tidak berlayar ketika gelombang tinggi. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut kepastian akses masyarakat terhadap transportasi, kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, serta pembangunan yang berkelanjutan.
Kini, bola berada di tangan pemerintah. Publik Bawean menunggu apakah lima tuntutan tersebut akan berakhir sebagai dokumen pernyataan sikap atau benar-benar ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat.
(Red)
