Surabaya || Radarjatim.co – Advokat Jawa Timur, Bung Taufik, menyampaikan keprihatinan sekaligus penyesalan mendalam atas peristiwa dugaan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang wartawan di wilayah Mojokerto yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Peristiwa tersebut berkaitan dengan laporan dugaan pemerasan terhadap seorang pengacara, yang kemudian berujung pada penangkapan oleh jajaran Polres Mojokerto. Namun, menurut Bung Taufik, proses penindakan tersebut justru memunculkan berbagai tanda tanya di tengah masyarakat.
Ia menilai terdapat dugaan kuat bahwa OTT tersebut merupakan bagian dari skenario atau “settingan” yang berpotensi menjebak wartawan sekaligus mendiskreditkan profesi jurnalis.
“Peristiwa ini sudah menjadi perbincangan luas di masyarakat. Kami sangat menyesalkan apabila benar ada upaya-upaya yang terkesan disetting kerja sama dengan oknum polisi untuk menjebak wartawan. Cara-cara seperti ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencederai marwah profesi jurnalis,” tegas Bung Taufik.
Menurutnya, jurnalis memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi sebagai penyampai informasi kepada publik. Apabila profesi tersebut didiskreditkan melalui proses yang tidak transparan atau tidak proporsional, maka hal itu dapat berdampak serius terhadap kebebasan pers di Indonesia.
Bung Taufik juga menyoroti aspek hukum dari perkara yang disebut sebagai dugaan pemerasan tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam hukum pidana, pemerasan harus mengandung unsur ancaman, tekanan, atau paksaan yang jelas.
Karena itu, ia mempertanyakan apabila peristiwa yang terjadi hanya berkaitan dengan permintaan untuk menurunkan sebuah pemberitaan dengan nominal tertentu.
“Kalau hanya persoalan tulisan lalu ada permintaan untuk take down berita dengan nominal misalnya tiga juta rupiah, apakah itu serta-merta dapat disebut sebagai ancaman? Unsur pengancamannya seperti apa? Ini yang harus diuji secara objektif dalam proses hukum,” ujarnya.
Bung Taufik juga menyinggung kasus serupa yang pernah terjadi di Jawa Timur, ketika dua mahasiswa ditangkap melalui OTT oleh Polda Jawa Timur dalam perkara yang melibatkan seorang Kepala Dinas Pendidikan. Menurutnya, dalam beberapa kasus, sering kali terdapat kesepakatan pertemuan antara kedua pihak sebelum peristiwa OTT dilakukan.
“Dalam praktiknya sering terjadi kedua pihak sudah sepakat bertemu, lalu tiba-tiba dilakukan OTT. Hal-hal seperti ini perlu diuji secara jernih agar tidak menimbulkan kesan kriminalisasi,” katanya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebebasan pers, Bung Taufik menyatakan akan memberikan pembelaan sekaligus menggalang solidaritas untuk wartawan yang diduga menjadi korban kriminalisasi tersebut.
Ia bahkan berencana membentuk sebuah gerakan bernama Aliansi Masyarakat Jawa Timur Peduli Jurnalis, yang akan menjadi wadah solidaritas bagi insan pers dan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan bagi jurnalis.
“Kami akan menyuarakan persoalan ini secara terbuka. Kami mengajak seluruh jurnalis di Indonesia untuk bersatu dan bergabung dalam Aliansi Masyarakat Jawa Timur Peduli Jurnalis,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan rencana untuk menyampaikan aspirasi secara langsung di depan Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur guna mendesak perhatian serius dari pimpinan kepolisian terhadap perkara tersebut.
“Kami akan mendesak Kapolda Jawa Timur agar memberikan perhatian serius terhadap kasus ini dan mempertimbangkan untuk membebaskan rekan wartawan tersebut,” tambahnya.
Bung Taufik menegaskan bahwa keberadaan jurnalis sangat penting bagi kehidupan demokrasi dan keterbukaan informasi di Indonesia.
“Negara ini tidak akan berkembang tanpa jurnalis. Masyarakat tidak akan mendapatkan informasi yang benar tanpa kerja-kerja pers. Karena itu, kita menolak cara-cara yang mendiskreditkan profesi wartawan,” pungkasnya.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut rencananya akan digelar dalam waktu dekat di depan Markas Polda Jawa Timur dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat serta insan pers yang peduli terhadap kebebasan jurnalisme di Indonesia.
(Red)
