Jakarta|| RADARJATIM.CO – Sebuah foto yang memperlihatkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memungut dokumen yang terjatuh di lantai memantik beragam reaksi di ruang publik. Foto tersebut menjadi bahan perbincangan di media sosial, bahkan memunculkan respons emosional dari sejumlah pihak.
Namun, di tengah ramainya perhatian terhadap foto tersebut, kritik terhadap rekam jejak pemerintahan Jokowi kembali mencuat. Sejumlah warganet menilai, perhatian publik tidak seharusnya hanya tertuju pada satu potret yang menggambarkan sisi personal seseorang, tetapi juga perlu diarahkan pada berbagai kebijakan dan kontroversi selama dua periode kepemimpinannya.
Dalam narasi kritik yang beredar, Jokowi kembali dikaitkan dengan sejumlah persoalan, mulai dari kontroversi proyek mobil Esemka, peningkatan utang pemerintah, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hubungan ekonomi dengan China, hingga proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Salah satu kritik yang disorot adalah janji kepindahan pemerintahan ke IKN pada Juli 2024 yang tidak terealisasi sesuai target awal. Persoalan pembiayaan pembangunan IKN dan ketergantungan terhadap investasi juga menjadi bahan perdebatan publik.
Di sektor ekonomi, hubungan perdagangan Indonesia dengan China turut menjadi sorotan. Kritik diarahkan pada derasnya produk impor yang dinilai berpotensi menekan daya saing industri dan pelaku usaha dalam negeri. Sementara itu, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga terus menjadi perbincangan terkait pembiayaan, pembengkakan biaya, dan beban keuangan proyek.
Tak hanya kebijakan ekonomi dan pembangunan, kritik juga menyentuh persoalan politik, khususnya proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Perubahan ketentuan batas usia pencalonan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi kala itu menjadi salah satu kontroversi politik yang hingga kini masih diperbincangkan.
Narasi kritik tersebut kemudian mengaitkan foto Jokowi dengan sejumlah peristiwa kelam yang meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Indonesia.
Di antaranya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang, meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019, serta tragedi KM 50 yang hingga kini masih menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai penegakan hukum dan keadilan.
Jangan Hanya Terpaku pada Sebuah Foto
Perdebatan yang berkembang memperlihatkan bagaimana sebuah foto dapat memantik kembali diskusi yang lebih luas mengenai kepemimpinan, tanggung jawab politik, dan rekam jejak kekuasaan.
Publik memiliki hak untuk menunjukkan empati terhadap siapa pun. Namun, empati tersebut tidak semestinya menutup ruang kritik terhadap kebijakan, keputusan politik, maupun pertanggungjawaban seorang pemimpin.
Sebab, dalam negara demokrasi, penilaian terhadap seorang mantan presiden tidak cukup hanya didasarkan pada satu potret yang viral. Rekam jejak kebijakan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat juga patut menjadi bagian dari evaluasi.
Pada akhirnya, kritik terhadap kekuasaan harus tetap disertai fakta, data, dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi membutuhkan empati, tetapi juga membutuhkan keberanian untuk mengingat dan menguji kembali setiap keputusan penguasa.
