Jakarta || Radarjatim.co – Bertepatan dengan momen setahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengumumkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk, berlaku mulai hari ini, Rabu (22/Oktober/2025), untuk seluruh Indonesia, tidak hanya pupuk kimia, harga pupuk organik pun ikut turun.
Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.
“Langkah bersejarah ini merupakan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani, dan dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional,” Kata Amran.
“Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran,” Ujarnya.
Penurunan harga 20 persen tanpa menambaj subsidi APBN merupakan langkaj konkret, juga dilakukan revitalisasi industri, memangkas rantai distribusi. Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, diantaranya:
– Pupuk Urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram
– NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram
– NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram
– ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram
– pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram
Amran menerangkan jika kebijakan ini langsung bisa dirasakan 155 juta penerima manfaat yang terdiri dari petani dan masyarakat di seluruh Indonesia, kebijakan ini bukan hanya soal harga pupuk, tetapi tentang keberpihakan negara kepada petani.
Ia menambahkan, penegakan hukum yang tegas akan diberlakukan terhadap pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi, termasuk korporasi besar yang menggunakan pupuk subsidi secara tidak sah. Bagi pelaku yang terbukti melanggar, akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha serta proses hukum pidana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga lima miliar rupiah.
(Rois)
