Tanah lapang yang bersebelahan dengan Sekolah Dasar Negeri 01 Balerejo yang menjadi polemik antara pihak Pemdes dan Pemkab Madiun (Foto : Dok Radarjatim,Nawan)
Madiun | Radarjatim – Proses pengambil alihan aset tanah kas desa tempat berdirinya bangunan SD Negeri yang terjadi di Kabupaten Madiun sempat ramai menjadi perbincangan publik sejak 2022 lalu. Pasalnya pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun meminta pemerintah desa untuk menyerahkan kembali aset tanah tersebut sehingga pengelolaan sepenuhnya berada di bawah otoritas Pemkab Madiun.
Namun, proses pengambil alihan aset tanah kas desa tersebut akhirnya tertunda dan berhenti di pertengahan tahun 2024 sebab beberapa desa mengajukan penolakan. Menurut pemerintah desa (pemdes) yang melakukan penolakan, bahwa tanah tersebut adalah aset desa yang bisa dikelola mandiri oleh pemdes setempat. Selain itu di beberapa desa mengungkapkan bahwa tanah yang akan diambil alih oleh Pemkab tersebut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).
Salah satunya adalah Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari. Uniknya aset tanah kas desa yang digunakan untuk mendirikan bangunan SD Negeri sertifikat kepemilikannya menjadi satu dengan lapangan Balerejo yang terletak di depan lokasi sekolah.
Kepala Desa Balerejo, Tri Susilowati mengaku sempat mendapat tekanan oleh salah satu oknum pejabat Dinas terkait proses pengambil alihan aset.
“Iya, kami sampai sore ditungguin di kantor desa ini untuk bersedia menandatangani surat penyerahan aset. Kami menolak, akhirnya kami pulang duluan,”tukasnya,Senin (16/12/24).
“Mereka bilang ‘tolong Bu, bantu saya untuk tidak mempersulit proses penyerahan aset ini,”tambahnya.
Saat dikonfirmasi, oknum pejabat dinas yang dimaksud masih belum memberikan konfirmasi terkait peristiwa yang terjadi pada tahun lalu tersebut.
Sebagai informasi, proses pengambil alihan aset tanah kas desa menjadi milik Pemkab Madiun hingga kini masih tertunda sebab beberapa desa tidak menyetujui untuk menyerahkan aset.
Pewarta : Nawan
Kord Liputan Nasional
