Oleh : A Fajar Yulianto, SH.MH. CTL
Direktur YLBh Fajar Trilaksana
RADARJATIM.CO~Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Investasi 2022 tanggal 30 Nopember 2022, telah menegur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengapa masih ada uang APBD sejumlah 278 Triliyun belum terserap dan masih ngendon di Bank.
Uang sebesar 278 Triliyun tidak terserap karena ada beberapa faktor:
1. Belum berhasilnya pemerintah pusat dalam menjalankan mega proyeknya “REVOLUSI MENTAL” karena ternyata masih banyak didapat OTT dari KPK justru terhadap para oknum Pejabat Negara, oknum Aparat Penegak Hukum (Oknum : Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat). Sehingga Revolusi mental ini outputnya seharusnya adalah lahir para Pejabat Berintegritas tinggi yang anti Korup.
2.Terjadinya Traumatik Sindrome bagi para Pejabat di level bawah karena berkaca terhadap rekan rekan sejawatnya ditangkap oleh Aparat Penegak Hukum ( KPK, Kejaksaan, Kepolisian) yang diduga melakukan Perbuatan Melawan hukum berupa Korupsi uang yang bersumber dari keuangan Negara tersebut. Jadi uang tersebut mending dibiarkan tidak dimanfaatkan, karena takut akan dibidik oleh pihak pihak Oknum Aparat Penegak Hukum yang mempunyai target demi keuntungan baik jabatan dan pribadi.
3. Bahwa adanya bimtek-bimtek dan diklat diklat dengan tema “penyadaran hukum agar terbebas dari jeratan hukum terhadap penggunaan Anggaran Negara” terhadap para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, hingga Lurah dan Kepala Desa juga belum dikatakan berhasil Optimal, terbukti ditemukannya terhadap beberapa Kasus dianggap merugikan keuangan negara yang tidak sampai 300 juta dipaksakan untuk diproses hukum dan dipenjara. Nah Pembinaan semacam apa yang diharapkan selain pembinasaan pagi pejabat demikian ?
Bukanya seharusnya bimtek adalah sebuah outputnya adalah membuat solusi, dengan batas toleransi kepatutan terhadap temuan jumlah yang dianggap kerugian negara, haruslah semisal “dikembalikan, dilengkapi, dicukupi, di sempurnakan, diberikan sanksi administratif hingga Pembinaan diikuti pengawasan melekat terhadap Pejabat tersebut dan tidak harus menjadi penghuni Penjara yang di sana sini sudah Overload.
4. Di mana ada proyek yang lumayan jumlah anggaran (ibarat dimana ada Gula di situ ada semut), maka traumatik juga terjadi karena ketika itu proyek tersebut dilaksanakan maka banyak oknum Organisasi Swadaya Masyarakat dan Oknum para Penggiat anti Korupsi yang mendekat dan melakukan bukan pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya tapi melebihi dari itu dan terlalu intervensi dan bahkan melakukan intimidasi intimidasi demi keuntungan pribadi.
5. Intinya Para Pejabat dalam mempergunakan Anggara tersebut perlu jaminan dari Pemerintah pusat atas keselamatannya baik secara pribadi maupun dalam jabatannya agar tidak menjadi korban dari para OKNUM Penegak Hukum tersebut dan OKNUM Para penggiat anti Korupsi.
(Red)
