Gresik | www.radarjatim.co~Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyampaikan, ada Anggaran Negara yang tidak diumumkan Menteri Keuangan RI dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, yaitu Anggaran Negara yang jumlahnya sekitar Rp. 147 Trilyun. Karena dalam Laporan Keuangan yang ada, dalam PEN selama Pandemi Covid – 19 Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 841,89 triyun, sementara Pemerintah melalui Menteri Keuangan mempublikasikan biaya Program PEN sebesar Rp. 695,2 trilyun. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI pada tanggal 6 September 2021.
Ditambahkan Bahtiar Arif saat itu bahwa BPK memeriksa 241 objek, pemeriksaan tersebut menyasar ke 27 objek pada Pemerintah Pusat, kemudian 204 objek ada di Pemerintah Daerah, selanjutnya 10 objek pada BUMN dan badan lainnya. BPK juga menemukan ada banyak data warga Penerima Bansos yang tidak valid, yaitu 10.922.479 NIK warga Penerima/KPM Bansos tidak valid, serta 16.373.682 Nomor Kartu Keluarga/KK tidak valid. Kemudian 5.702 anggota rumah tangga dengan nama kosong, serta 86.465 NIK ganda. Bagaimana dengan di Kabupaten Gresik selama ini terkait Bansos, apakah tanpa masalah.
Beberapa Bansos selama Pandemi Covid – 19 di Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 yaitu, Jaring Pengaman Sosial atau JPS dari APBD Kabupaten Gresik sebesar Rp. 600.000 diberikan 3 kali saja atau selama 3 bulan, kemudian tidak ada sampai sekarang. Kemudian Pemerintahan Desa atau Status Desa yang ada Dana Desa dari Kemendes PDT, sejak Tahun 2020 ada Bantuan Langsung Tunai atau BLT sebesar Rp. 600.000/bulan untuk tiap KK/KPM, kemudian Tahun 2021 BLT DD menjadi Rp. 300.000/bulan.
Selanjutnya ada BST atau Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos, sejak Tahun 2020 sebesar Rp. 600.000/KPM/bulan, namun Tahun 2021 menjadi Rp. 300.000/bulan. Sementara dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ada Bansos Tunai juga sebesar Rp. 200.000/KPM pada Tahun 2020, namun Tahun 2021 juga sudah tidak ada lagi.
Ada lagi Bansos bagi Pelaku UKM yang bernama BPUM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro atau sebagian pula menyebutnya Banpres atau Bantuan Presiden sebesar Rp. 2,4 juta bagi Pelaku UKM selama Tahun 2020, namun kemudian Tahun 2021 ini menjadi Rp. 1,2 juta/Pelaku UKM. Apakah tanpa masalah, untuk ini Awak Media menelusuri dan menanyakan kepada beberapa ibu – ibu yang ada di beberapa Desa/Kelurahan di Kecamatan Gresik dan Ujung Pangkah.
Seorang ibu bernama Nurul Jazilah menyampaikan “Saya Tahun 2020 dapat BPUM atau Banpres Rp. 2,4 juta pak pada Tahun 2020, kemudian dapat lagi Tahun 2021 lalu sekitar bulan Mei – Juni 2021 saat mau lebaran, namun hanya dapat Rp. 1,2 juta, karena saya ikut Kredit Kumpulan atau Tanggung Renteng dari salah satu BUMN pak. Namun sekarang kata petugasnya mereka gak mengurusi lagi BPUM tersebut” (13/09/2021).
Namun lain lagi dengan yang disampaikan seorang ibu bernama Ratna Lestari seorang pelaku UKM yang merupakan warga Ujung Pangkah, saat menyampaikan “Saya hanya dapat Rp. 1,2 juta pak kemarin Agustus 2021, itupun didaftarkan oleh ibu – ibu lain pada Maret 2021, sementara Tahun 2020 saya gak dapat Banpres. Padahal saya dapat info kalau saya dapat BPUM Rp. 2,4 juta, namun saat itu saya gak diberitahu petugas kumpulan, namun kabarnya hangus karena saya terlambat ambil, ya gimana saya ngambil kartu ATM dan Nomor Rekening dibawa petugasnya pak” (13/09/2021).
Saat ini BPUM atau Banpres bisa daftar secara online di webisite atau link resmi BPUM yaitu di http://bit.ly/BPUMGresik2021. Serta ditutup pendaftaran pada hari ini tanggal 13 September 2021. Terkait sistem “Bansos dari Anggaran Negara/APBN yang tidak diambil kemudian hangus”, maka awak media belum bisa mengkonfirmasi pada
Dinas terkait dan atau petugas kumpulan dari ibu – ibu, karena alamat kantor tidak jelas. Karena selama ini ibu – ibu ditagih membayar cicilan mingguan dan atau mendapatkan info dapat BPUM/Banpres tersebut dari para petugas yang datang ke rumah ibu – ibu tersebut.
