Sampah di Dompu: Mengapa Kesadaran Masyarakat Masih Menjadi Tantangan

Oleh: Sangaji Indera Allaam, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Asal: Dompu, Nusa Tenggara Barat

Dompu NTB || RADARJATIM.CO ~Kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat dan nyaman. Namun, persoalan sampah masih menjadi tantangan yang dihadapi berbagai daerah, termasuk Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, pasar, pertokoan, dan kegiatan masyarakat lainnya membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan permasalahan lingkungan.

Persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan banyaknya sampah yang dihasilkan setiap hari, tetapi juga menyangkut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masih diperlukan kesadaran bersama untuk membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, serta menjaga fasilitas umum agar tidak menjadi tempat penumpukan sampah.

Berdasarkan pemberitaan RRI pada 27 Januari 2026, produksi sampah di Kabupaten Dompu mencapai sekitar 385,35 meter kubik per hari. Namun, baru sekitar 30 persen yang mampu tertangani secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Dompu masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Ilustrasi tumpukan sampah di lingkungan permukiman dan persoalan kebersihan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Persoalannya kemudian bukan hanya siapa yang membuang sampah sembarangan, melainkan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah secara keseluruhan. Apakah cukup dengan meminta masyarakat menjaga kebersihan, sementara fasilitas dan sistem pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai keterbatasan?

Menurut saya, kebersihan Dompu tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah ataupun petugas kebersihan. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran bahwa lingkungan yang bersih merupakan tanggung jawab bersama. Sebab, perubahan lingkungan tidak akan tercapai apabila hanya satu pihak yang berusaha.

Baca Juga :  HMM UMG Gelar Fair 2023, Dihibur dengan Penyanyi Dangdut Top Jatim

Ketika sampah menjadi persoalan lingkungan

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat. Penumpukan sampah di sekitar permukiman, pasar, dan saluran air dapat mengganggu kenyamanan serta menurunkan kualitas lingkungan.

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah sampah plastik. Jenis sampah ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami. Apabila terus menumpuk tanpa pengelolaan yang tepat, sampah plastik dapat mencemari tanah dan perairan.

Persoalan pengelolaan sampah di Dompu juga berkaitan dengan kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Lune, Kecamatan Pajo. RRI pada 7 Juni 2026 memberitakan bahwa pengelolaan TPA tersebut masih menggunakan sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka. Sistem ini dinilai memiliki risiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan kegiatan membersihkan lingkungan sesekali. Diperlukan sistem pengelolaan yang berkelanjutan, mulai dari rumah tangga hingga tempat pemrosesan akhir.

Kesadaran masyarakat dan tanggung jawab pemerintah

Dalam persoalan kebersihan, masyarakat dan pemerintah memiliki peran yang saling berkaitan. Masyarakat bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, sedangkan pemerintah memiliki kewajiban menyediakan fasilitas, pengawasan, serta sistem pengelolaan yang memadai.

Kabupaten Dompu sebenarnya telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan tersebut mengatur tanggung jawab persampahan dan kebersihan, kewajiban dan larangan, penyuluhan, hingga penindakan terhadap pelanggaran.

Baca Juga :  Seminar: Revitalisasi Busana Kebaya Pengantin Sumenep-Madura untuk Generasi Millenial

Selain itu, Peraturan Bupati Dompu Nomor 31 Tahun 2022 mengatur kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pengelolaan tersebut mencakup pengurangan sampah, pendauran ulang, pemanfaatan kembali, pemilahan, pengumpulan, hingga pemrosesan akhir.

Namun, keberadaan peraturan tidak akan memberikan hasil maksimal apabila pelaksanaannya belum berjalan secara konsisten. Menurut saya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa aturan tersebut benar-benar diterapkan dan diketahui oleh masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat juga tidak boleh hanya mengandalkan petugas kebersihan. Kebiasaan sederhana seperti menyediakan tempat sampah, memilah sampah organik dan anorganik, serta tidak membuang sampah sembarangan harus mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dompu membutuhkan pengelolaan sampah yang lebih serius

Persoalan sampah di Dompu membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar imbauan. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu diperkuat.

Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, terutama tempat penampungan sementara dan sarana pengangkutan. Dengan fasilitas yang memadai, masyarakat akan lebih mudah membuang sampah sesuai aturan.

Kedua, edukasi mengenai kebersihan lingkungan harus ditingkatkan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui sekolah, kampus, organisasi kepemudaan, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan mengenai sampah sebaiknya tidak hanya berupa teori, tetapi juga disertai kegiatan nyata.

Ketiga, pengembangan bank sampah perlu diperluas. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi, seperti botol plastik dan kardus, dapat dipilah dan dikumpulkan untuk didaur ulang. Dengan demikian, sampah tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi juga memiliki potensi ekonomi.

Baca Juga :  Di Balik Ambisi MBG: Eko Gagak Episode 2 Antara Lonjakan Anggaran, Gugatan Hukum, dan Skandal Korupsi

Keempat, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran kebersihan. Peraturan yang sudah dibuat harus diterapkan secara adil agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menaati ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut tentu membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan generasi muda. Apabila seluruh pihak menjalankan perannya, persoalan sampah dapat ditangani secara lebih terarah.

Menjaga Dompu bukan hanya tugas pemerintah

Pada akhirnya, persoalan sampah di Kabupaten Dompu bukan hanya masalah kebersihan, tetapi juga berkaitan dengan kesadaran sosial dan tanggung jawab bersama. Lingkungan yang bersih tidak akan tercipta hanya melalui peraturan atau program pemerintah tanpa adanya partisipasi masyarakat.

Sebagai masyarakat Dompu, kita seharusnya memiliki kepedulian terhadap daerah sendiri. Menjaga kebersihan bukanlah pekerjaan yang harus selalu menunggu perintah pemerintah ataupun kegiatan gotong royong. Kebiasaan tersebut harus tumbuh dari kesadaran masing-masing individu.

Menurut saya, kemajuan suatu daerah tidak hanya dapat dilihat dari pembangunan jalan, gedung, maupun fasilitas umum, tetapi juga dari bagaimana masyarakat memperlakukan lingkungan tempat mereka tinggal.

Dompu memiliki potensi untuk menjadi daerah yang bersih, sehat, dan nyaman. Namun, potensi tersebut membutuhkan tindakan nyata dari semua pihak.

Jangan sampai kita hanya bangga terhadap keindahan daerah sendiri, tetapi mengabaikan tanggung jawab untuk menjaganya. Sebab, lingkungan yang bersih bukan hanya warisan untuk generasi sekarang, melainkan juga hak generasi yang akan datang.