Relevansi Tujuan Hukum dalam Ganti Rugi Pengadaan Tanah: Antara Kepastian Investasi dan Keadilan Warga

​Oleh: Prof. Dr. Bahtiyar Efendi, S.Pd., S.H., M.M., M.H.

RADARJATIM.CO ~ Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan jalan tol yang menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas.

Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, misalnya, menjadi gambaran bagaimana infrastruktur transportasi diharapkan mampu menghubungkan berbagai daerah dari Anyer hingga Banyuwangi. Keberadaan jalan tol bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan juga bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, di balik kepentingan besar pembangunan tersebut, terdapat persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan, yakni pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian kepada masyarakat pemegang hak atas tanah.

Di sinilah relevansi tujuan hukum menjadi penting. Pembangunan untuk kepentingan umum tidak boleh hanya berorientasi pada percepatan proyek dan kepentingan investasi, tetapi juga harus menjamin keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat yang tanahnya terdampak.
Ganti Kerugian dan Persoalan Keadilan
Salah satu persoalan yang kerap muncul dalam pengadaan tanah adalah perbedaan antara besaran ganti kerugian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tidak jarang nilai yang disepakati dalam musyawarah jauh lebih tinggi dibandingkan NJOP.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah, terutama berkaitan dengan pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dapat melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran dan dasar penetapan pembayaran ganti kerugian tersebut.

Akan tetapi, perbedaan nilai ganti kerugian dengan NJOP tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai indikasi tindak pidana korupsi. Penilaian ganti kerugian harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil penilaian penilai independen, serta kondisi dan nilai aktual objek tanah yang menjadi objek pengadaan.

Dengan demikian, NJOP tidak semestinya dijadikan satu-satunya tolok ukur dalam menentukan besaran ganti kerugian. Sebab, tanah memiliki nilai ekonomis, sosial, dan historis bagi pemiliknya yang tidak seluruhnya dapat tercermin dalam NJOP.
Prinsipnya, masyarakat yang menyerahkan tanah untuk pembangunan kepentingan umum berhak memperoleh ganti kerugian yang layak dan adil, bukan sekadar menerima nilai yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan administratif pemerintah.

Konsinyasi Jangan Menjadi Instrumen Pemaksaan

Persoalan berikutnya adalah mekanisme penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri atau yang dikenal dengan istilah konsinyasi.
Dalam praktik pengadaan tanah, musyawarah antara instansi yang memerlukan tanah dengan masyarakat pemegang hak sering kali tidak mencapai kesepakatan. Ketika kondisi tersebut terjadi, pemerintah dapat menempuh mekanisme penitipan ganti kerugian di pengadilan sesuai persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Baca Juga :  Revitalisasi Busana Kebaya Pengantin Sumenep-Madura Untuk Generasi Milenial

Ketentuan mengenai konsinyasi dalam pengadaan tanah antara lain diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Mekanisme tersebut juga pernah diatur lebih lanjut dalam Pasal 37 dan Pasal 48 Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012.

Penitipan ganti kerugian dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, antara lain ketika pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, objek tanah sedang menjadi perkara di pengadilan, kepemilikannya masih dipersengketakan, tanah sedang diletakkan sita, atau pemilik tanah menolak besaran ganti kerugian yang ditawarkan.

Secara prinsip, konsinyasi merupakan mekanisme hukum untuk mengatasi hambatan pembayaran ganti kerugian. Namun, penerapannya tidak boleh disalahgunakan menjadi instrumen untuk memaksakan kehendak pemerintah kepada masyarakat.
Konsinyasi juga tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi bahwa seluruh persoalan pengadaan tanah telah selesai secara otomatis. Penitipan uang di pengadilan harus tetap memperhatikan prosedur hukum, hak masyarakat, serta ketentuan mengenai penguasaan dan pelepasan hak atas tanah.

Dalam perspektif hukum perdata, konsinyasi dikenal melalui Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa apabila kreditur menolak pembayaran, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan uang atau barang di pengadilan.

Penawaran pembayaran dan penitipan tersebut dapat membebaskan debitur dari kewajibannya sepanjang dilaksanakan sesuai persyaratan hukum.
Akan tetapi, penerapan konsinyasi dalam hubungan perdata tidak dapat begitu saja disamakan dengan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah memiliki rezim hukum khusus yang harus dibaca berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati agar konsinyasi tidak menjadi jalan pintas untuk menghindari kewajiban memenuhi prinsip keadilan dalam pemberian ganti kerugian.
Hak Masyarakat Tidak Boleh Dikalahkan oleh Kecepatan Proyek
Dalam perkembangan regulasi pengadaan tanah, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015.

Regulasi tersebut memberikan ruang bagi pemegang hak atas tanah yang tidak menerima bentuk atau besaran ganti kerugian untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Namun, mekanisme keberatan tersebut harus benar-benar memberikan ruang perlindungan hukum bagi masyarakat. Jangan sampai hak mengajukan keberatan hanya menjadi formalitas administratif yang pada akhirnya tidak memberikan pengaruh berarti terhadap proses pengambilan keputusan.

Baca Juga :  KPK : Hasto Tersangka Kasus Suap Harun Masiku Juga Terjerat Kasus Obstruction Of Justice

Dalam keadaan tertentu, ketika penyelesaian tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, terdapat mekanisme pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah terhadap hak atas tanah masyarakat harus memiliki dasar hukum yang jelas. Kepentingan umum memang dapat menjadi alasan pembatasan atau pencabutan hak atas tanah, tetapi pelaksanaannya tidak boleh menghilangkan prinsip perlindungan hukum dan pemberian ganti kerugian yang layak.

Pemerintah tidak seharusnya menjadikan penitipan uang ganti kerugian sebagai pembenaran untuk melakukan penguasaan tanah secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan seluruh tahapan dan persyaratan hukum yang berlaku.
Penilaian Independen Harus Disertai Transparansi.

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah penentuan besaran ganti kerugian oleh penilai independen.
Dalam ketentuan pengadaan tanah yang berlaku pada periode Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, penilaian besaran ganti kerugian dilakukan oleh penilai atau jasa penilai. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menghadirkan penilaian yang profesional dan objektif.

Namun, objektivitas penilaian tidak boleh menghilangkan transparansi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Masyarakat terdampak harus mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai dasar penilaian, komponen yang diperhitungkan, bentuk ganti kerugian, serta mekanisme penyelesaian apabila terdapat keberatan.

Hasil penilaian independen memang memiliki kedudukan penting dalam proses pengadaan tanah. Akan tetapi, hasil tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai angka yang tertutup dari penjelasan dan pertanggungjawaban.
Sebab, masyarakat bukan sekadar objek pembangunan. Mereka merupakan pihak yang memiliki hak hukum atas tanah dan harus dilibatkan secara bermakna dalam setiap tahapan pengadaan tanah.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat penting untuk mencegah kesalahpahaman, konflik, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketidakpastian Waktu Pembayaran Menimbulkan Beban Psikologis
Selain persoalan besaran ganti kerugian, masalah lain yang sering muncul adalah ketidakpastian waktu pembayaran kepada masyarakat.
Pembayaran yang dilakukan secara bertahap tanpa kepastian waktu yang jelas dapat menimbulkan persoalan sosial dan psikologis bagi masyarakat terdampak.

Tidak jarang terdapat masyarakat yang telah menerima pembayaran lebih awal, sementara pemilik tanah lainnya harus menunggu dalam waktu yang tidak pasti. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, ketidakpercayaan, bahkan konflik antarmasyarakat.

Bagi masyarakat, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga tempat tinggal, sumber penghidupan, dan bagian dari kehidupan keluarga. Ketika tanah harus dilepaskan untuk kepentingan pembangunan, kepastian pembayaran menjadi kebutuhan yang sangat mendasar.

Baca Juga :  Manfaatkan Status ASN untuk Menipu Rekrutmen Pegawai, Agus Priyono Dituntut 2 Tahun Penjara

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa proses pembayaran ganti kerugian memiliki jadwal, mekanisme, dan standar pelayanan yang transparan. Jangan sampai masyarakat harus menanggung ketidakpastian berkepanjangan akibat lemahnya koordinasi dan administrasi pengadaan tanah.

Mengembalikan Tujuan Hukum dalam Pengadaan Tanah

Pada akhirnya, persoalan pengadaan tanah harus dikembalikan pada tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Keadilan menuntut agar masyarakat memperoleh ganti kerugian yang layak dan seimbang dengan dampak pelepasan hak atas tanah. Kepastian hukum mengharuskan pemerintah menjalankan seluruh tahapan pengadaan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sementara kemanfaatan menghendaki agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk masyarakat yang secara langsung terdampak.

Fungsi sosial tanah sebagaimana dikenal dalam hukum agraria tidak boleh ditafsirkan secara sepihak seolah-olah kepentingan pembangunan selalu lebih tinggi daripada hak masyarakat.

Fungsi sosial tanah harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak individual. Artinya, masyarakat dapat diminta menyerahkan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sepanjang dilakukan melalui prosedur yang sah dan disertai pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Pembangunan nasional tidak boleh terjebak pada paradigma komersialisasi tanah yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pembangunan harus berorientasi pada pemerataan manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah, khususnya menyangkut transparansi penilaian, efektivitas musyawarah, penggunaan mekanisme konsinyasi, kepastian pembayaran, dan perlindungan hak masyarakat terdampak.

Penutup

Pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya memang penting bagi kemajuan bangsa. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari panjang jalan yang berhasil dibangun, besarnya investasi yang masuk, atau cepatnya proyek diselesaikan.

Keberhasilan pembangunan juga harus diukur dari bagaimana negara memperlakukan masyarakat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum.
Jangan sampai atas nama pembangunan, hak-hak masyarakat justru terabaikan. Jangan pula kepentingan investasi dijadikan alasan untuk mengesampingkan keadilan dan kepastian hukum.

Negara harus hadir bukan hanya sebagai penyelenggara pembangunan, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak warga negar Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang hanya menghadirkan kemajuan infrastruktur, melainkan pembangunan yang mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.