Mojokerto| Radajatim.co – Dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI semakin menguat di berbagai daerah di Jawa Timur. Sejumlah elemen masyarakat dari Surabaya, Blitar, hingga Mojokerto menggelar aksi mendukung pengesahan regulasi tersebut, yang dinilai penting bagi profesionalisme dan modernisasi TNI.
Di Mojokerto, aksi dukungan datang dari seluruh kepala desa se-Kabupaten Mojokerto serta beberapa organisasi masyarakat. Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Mojokerto, Andik, menegaskan bahwa RUU TNI akan memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia.
“Pengesahan RUU TNI ini bukan hanya untuk kepentingan institusi, tetapi juga demi masa depan bangsa,” ujar Andik saat berorasi di depan Markas Korem 082/CPYJ, Mojokerto.
Sementara itu, di Blitar, aksi serupa digelar oleh gabungan berbagai organisasi masyarakat (Ormas) di depan Kantor DPRD Kota Blitar pada Jumat (28/3/2025) sore. Massa juga membawa spanduk mendukung pengesahan UU Perampasan Aset, yang bertujuan menindak tegas praktik korupsi di Indonesia.
“Kami yakin, baik RUU TNI maupun UU Perampasan Aset akan memperkuat sistem hukum dan pertahanan negara,” kata Jaka Prasetya, koordinator aksi di Blitar.
RUU TNI yang telah disahkan mencakup beberapa poin penting, di antaranya perluasan kewenangan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk menghadapi ancaman siber dan perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu, aturan ini mengakomodasi penempatan prajurit TNI di jabatan sipil tertentu dengan tetap menjunjung supremasi sipil, serta perpanjangan usia pensiun prajurit guna meningkatkan kontribusi mereka bagi negara.
Aksi dukungan ini mencerminkan harapan masyarakat agar regulasi baru dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia, khususnya dalam memperkuat pertahanan dan memberantas korupsi.
(LR/Kenzo)
