Gresik {radarjatim.co~ Pemerintah Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik propinsi Jawa Timur melaui prakarsa Kasie Ekonomi, Kemas Syaiful Rizal, S.E.,menggelar diskusi bersama Focus Group Discussion (FGD). Diskusi tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Gresik, H. Moch Abdul Qodir, anggota DPRD Dapil Bawean Komisi I dari fraksi PKB, Bustami Hazin, anggota DPRD Dapil Bawean, Komisi III dari fraksi Gerindra, Lutfi Dhawam, Forkopimcam Sangkapura, dan Direktur utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) se-kecamatan Sangkapura di pendopo kecamatan Sangkapura, Jum’at (11/3/2022)
Sekcam Sangkapura, Yuson di awal acara diskusi menyampaikan tujuan dari pemerintah pusat untuk membina dan memajukan BUMDES agar masyarakat semakin sejahtera yakni bisa hidup dari desa itu sendiri.
“Dengan adanya BUMDES di setiap desa yang ada di pulau Bawean, khusunya yang ada di kecamatan Sangkapura hendaknya selalu berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, berdaya guna pada sektor-sektor yang ada maka akan menuju kemakmuran warganya,” ungkapnya Yuson.
Sementara dari komisi lll DPRD Gresik, Lutfi Dhawan, S.H, menyampaikan bahwa BumDesa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung. Modal yang dimaksud berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan sebagai bentuk pengelolahan aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, ungkapnya.
“Tujuan dari BUMDesa itu sendiri untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa. Tentunya, dengan cara mengoptimalkan aset desa. Tujuan lainnya untuk membantu meningkatkan usaha perekonomian masyarakat dengan cara mengembangkan rencana kerja, menciptakan peluang dan jaringan pasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya tercipta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan dapat membuka lapangan kerja,” ujarnya Lutfi Dhawan.
Bustami Hazin, menambahkan sejak ada Undang-Undang Cipta Kerja dalam pasal 117 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencabut pasal 87 No. 6 Tahun 2014 Undang-undang desa.
“Penguatan BUMDesa dalam PP 11/2021 mencakup kegiatan usaha dan unit usaha BUMDesa sebagai badan hukum BUMDesa bisa langsung menjalankan usahanya (Operating Company) maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum (Investment Company).”
“BUMDesa didirikan bersama berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha atau kedekatan wilayah dan tidak terikat pada batas wilayah administratif. Pendirian
BUMDesa bersama dilakukan desa dengan desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada ataupun tidaknya BUMDesa di desa masing-masing,” Ungkap Bustami.
Ketua DPRD Gresik, H. Moch Abdul Qodir menngungkapkan jika BUMDES mampu mengelolah potensi desa dan sumber daya dengan baik maka misi kesejahteraan desa akan tercapai.
“Kehadiran BUMDES sangat diperlukan untuk masyarakat sebagai penyedia dan pelayanan publik untuk mendorong pembangunan desa serta sebagai peningkatan kapasitas pemerintah desa menuju kemandirian.” Ungkapnya
“Peranan BUMDES sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. Sedangkan manfaat dari hasil usaha BUMDES itu sendiri bisa digunakan sebagai berikut: sebagai pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah serta untuk bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes,” tukas Abdul Qodir.
Masih Abdul Qodir menyampaikan bahwa Dana Desa harus dapat mendukung pengembangan usaha ekonomi desa. Wujud dukungan itu berupa permodalan, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, serta pengembangan alat dan sarana produksi, Jum’at (11/3/2022)
(Fairi ~Rj
