GRESIK || RADARJATIM.CO — Sejumlah organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan organisasi keagamaan di Pulau Bawean meminta pemerintah memastikan KMP Drajat Paciran melayani penyeberangan secara rutin dan terjadwal.
Permintaan tersebut untuk memberikan kepastian layanan Gresik–Bawean maupun Paciran–Bawean, terutama ketika kapal cepat tidak dapat beroperasi akibat gelombang tinggi.
Aspirasi itu disampaikan PCNU Bawean, GP Ansor Bawean, PC Muhammadiyah Sangkapura dan Pemuda Bawean Gresik melalui surat resmi yang ditujukan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Regional Jawa Timur.
Surat tersebut ditembuskan kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Gubernur Jawa Timur, Kepala Dinas Perhubungan Jatim dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
Desakan tersebut juga mengacu pada hasil audiensi Komisi III DPRD Kabupaten Gresik pada 6 Agustus 2026 yang melibatkan Dinas Perhubungan, KSOP, elemen masyarakat dan operator pelayaran.
Dalam surat-surat tersebut, mereka menegaskan bahwa transportasi laut bukan sekadar persoalan mobilitas. Gangguan pelayaran selama beberapa hari dapat menghambat distribusi bahan pokok, kebutuhan medis, aktivitas ekonomi dan berbagai pelayanan masyarakat di Bawean.
KMP Drajat sebagai Armada Rutin
Sejumlah organisasi meminta KMP Drajat Paciran tidak hanya menjadi kapal alternatif saat cuaca buruk, tetapi menjadi armada yang rutin dan terjadwal melayani Bawean.
KMP Drajat dinilai dapat menjadi armada penyangga ketika kapal cepat tidak dapat beroperasi akibat kondisi gelombang tinggi.
PCNU Bawean menilai kepastian transportasi sangat penting bagi Bawean sebagai wilayah kepulauan. GP Ansor Bawean juga menyoroti kebutuhan armada berkapasitas besar untuk menjaga pasokan bahan pokok dan kebutuhan medis.
PC Muhammadiyah Sangkapura meminta KMP Drajat Paciran beroperasi secara permanen pada trayek Paciran–Bawean PP. Pemuda Bawean Gresik menilai keberadaan kapal tersebut dapat memberikan kepastian layanan saat kapal cepat tidak diperbolehkan berlayar.
MBG Ikut Terdampak
Konektivitas laut juga berkaitan dengan keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bawean.
Sebagian pasokan kebutuhan MBG masih bergantung pada distribusi dari daratan Jawa. Jika penyeberangan Gresik–Bawean maupun Paciran–Bawean terganggu selama beberapa hari, pasokan tersebut berpotensi ikut terdampak.
Karena itu, kepastian transportasi laut dinilai penting untuk menjaga kelancaran kebutuhan dasar sekaligus program pelayanan pemerintah di wilayah kepulauan.
Bukan Meminta Keistimewaan
Substansi aspirasi berbagai elemen masyarakat tersebut bermuara pada tiga hal: keamanan, kenyamanan dan kepastian pelayanan penyeberangan.
Warga Bawean tidak meminta untuk diistimewakan. Mereka meminta pelayanan transportasi yang layak sebagai bagian dari hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan menjadi momentum hadirnya solusi pasti bagi konektivitas Bawean.
Masyarakat berharap layanan Gresik–Bawean maupun Paciran–Bawean berlangsung rutin, aman dan nyaman.
Bagi warga Bawean, KMP Drajat Paciran diharapkan menjadi bagian dari layanan rutin, bukan sekadar alternatif saat cuaca buruk.
Masyarakat berharap Pemkab Gresik, Pemprov Jawa Timur, Kementerian Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry, pemerintah pusat hingga Presiden RI bersama-sama mengawal dan memberikan kepastian atas kebutuhan transportasi Bawean.
(Re)
