SURABAYA | RADARJATIM.CO — Persoalan transportasi laut dan pelayanan kesehatan di Pulau Bawean kembali bergeser ke tingkat Provinsi Jawa Timur.
Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB) resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada Gubernur Jawa Timur. Surat bernomor 21/AMPB/X/2026 tersebut dikirim pada 2 Oktober 2026 dan telah diterima Sekretariat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
AMPB meminta ruang dialog untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang hingga kini masih dihadapi masyarakat Pulau Bawean, khususnya menyangkut transportasi laut dan pelayanan kesehatan.
Dalam surat tersebut, AMPB mengusulkan audiensi digelar pada Senin, 5 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB di Kantor Gubernur Jawa Timur.
Langkah ini merupakan tindak lanjut setelah AMPB bersama Aliansi BEM dan Cipayung Gresik menggelar aksi dan audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Gresik pada 30 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Gresik, Ketua DPRD Gresik, dan Wakil Ketua DPRD Gresik turut hadir.
Namun, bagi AMPB, pertemuan di tingkat kabupaten belum cukup untuk memberikan kepastian atas tuntutan yang mereka bawa.
Ketua Umum AMPB, Saiq Khayran, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan masyarakat Bawean berhenti pada forum dialog tanpa adanya tindak lanjut yang konkret.
“Ini menunjukkan bahwa kami benar-benar serius memperjuangkan hak-hak masyarakat Bawean. Persoalan yang kami bawa bukan persoalan baru dan bukan pula kepentingan kelompok tertentu. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, jangan menganggap persoalan ini sepele,” ujar Saiq.
Bukan Sekadar Audiensi, AMPB Tuntut Kebijakan Konkret
Menurut Saiq, membawa persoalan Bawean ke tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur bukan berarti mengabaikan pemerintah daerah. Justru, langkah tersebut dilakukan karena sejumlah persoalan yang menyangkut masyarakat kepulauan membutuhkan perhatian dan kebijakan lintas pemerintahan.
“Kami sudah menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah daerah. Tetapi kami tidak ingin berhenti hanya karena sudah bertemu dan berdialog dengan bupati. Kami ingin memastikan ada tindak lanjut yang konkret. Karena itu, kami memilih menyampaikan langsung persoalan ini kepada Gubernur Jawa Timur,” katanya.
AMPB menilai transportasi laut dan pelayanan kesehatan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
Keterbatasan konektivitas laut dapat berdampak langsung terhadap mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok hingga akses terhadap pelayanan publik. Sementara persoalan kesehatan menjadi semakin krusial karena masyarakat Bawean berada jauh dari pusat pemerintahan dan fasilitas kesehatan di daratan Gresik.
Jika Tak Direspons, AMPB Siapkan Aksi
Meski demikian, AMPB mengaku masih mengedepankan jalur dialog. Namun, mereka juga telah menyiapkan langkah lanjutan apabila permohonan audiensi tidak mendapatkan respons yang jelas.
Saiq menegaskan, apabila hingga Senin sore tidak ada kepastian mengenai audiensi, AMPB akan melayangkan surat pemberitahuan kepada Kapolda Jawa Timur sebagai bagian dari persiapan aksi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Jika sampai Senin sore surat permohonan kami tidak diterima atau tidak mendapatkan respons yang jelas, kami akan melayangkan surat pemberitahuan kepada Kapolda Jawa Timur untuk mempersiapkan aksi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tegasnya.
Ia menyebut rencana aksi tersebut bukanlah pilihan pertama. Menurutnya, AMPB masih memberikan kesempatan kepada Pemprov Jatim untuk membuka ruang komunikasi.
“Kami masih mengedepankan dialog. Kami ingin Gubernur memberikan ruang kepada kami untuk menyampaikan langsung kondisi masyarakat Bawean. Tetapi jika pintu dialog tidak dibuka, tentu kami akan menggunakan ruang konstitusional lain untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Bawean Bukan Wilayah yang Boleh Diabaikan
AMPB berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak melihat persoalan Bawean hanya sebagai persoalan lokal Kabupaten Gresik.
Bagi AMPB, masyarakat Bawean tetap merupakan bagian dari Jawa Timur yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik, akses kesehatan dan konektivitas transportasi yang layak.
“Kami ingin pemerintah melihat Bawean sebagai bagian dari Jawa Timur yang harus mendapatkan perhatian. Jangan karena kami berada di pulau, kemudian persoalan yang kami hadapi dianggap jauh dan tidak mendesak. Transportasi dan kesehatan menyangkut kehidupan masyarakat setiap hari,” tegas Saiq.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
AMPB menyatakan masih menunggu respons atas surat yang telah disampaikan. Jika ruang dialog dibuka, mereka siap datang untuk menyampaikan aspirasi. Namun jika permohonan tersebut kembali tidak mendapatkan kepastian, AMPB telah menyatakan siap membawa persoalan Bawean ke ruang aksi.
RADARJATIM.CO — Mengungkap Fakta demi Kebenaran.
